MATAPEDIA6.com, BATAM-Delapan fraksi di DPRD Kota Batam secara terbuka menyampaikan beragam catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD 2025–2029 yang diajukan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Dalam rapat paripurna Senin (19/5/2025), mereka mendorong agar pembahasan Ranperda dilakukan lebih substansial, melibatkan publik, serta berlandaskan data yang kuat.
Wakil Ketua II DPRD Batam Budi Mardiyanto memimpin jalannya paripurna yang dihadiri 32 anggota dewan, bersama Wakil Ketua III Hendra Asman. Rapat ini juga dihadiri langsung Wali Kota Amsakar, sejumlah pejabat Pemko dan BP Batam, perwakilan Forkompimda, tokoh masyarakat LAMKR, unsur akademisi, dan tamu undangan lainnya.
Fraksi NasDem melalui Kamaruddin membuka penyampaian pandangan dengan apresiasi terhadap Ranperda. Namun, ia menegaskan pentingnya memperhatikan aspek substantif ketimbang normatif, seperti pengelolaan banjir dan sampah yang belum tergambar jelas dalam dokumen.
Fraksi Gerindra lewat Banyu Ari Novianto menyusul dengan dorongan agar pembahasan dilakukan secara teknis dan mendalam.
Sementara itu, Fraksi PDIP lewat Tapis Dabal Siahaan menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan kualitas SDM, terutama di bidang pendidikan.
Fraksi Golkar, melalui Novelin Fortuna Sinaga, menyatakan dukungan terhadap pembahasan Ranperda secara komprehensif dan menyerahkan catatan fraksinya secara tertulis kepada pimpinan rapat.
Fraksi PKS, lewat juru bicara Wirya Burhanuddin, menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMD.
“Ini soal partisipasi dan akuntabilitas publik,” tegasnya.
Ketua Fraksi PKB, Surya Makmur Nasution, menegaskan bahwa RPJMD harus mencerminkan visi dan misi kepala daerah, disusun berdasarkan kajian akademik, serta melibatkan masyarakat luas.
Ia juga menolak penggunaan dokumen lama sebagai dasar rancangan baru. “Harus sistematis dan terencana. Kami setuju dibahas lebih lanjut secara terbuka,” ujarnya.
Fraksi gabungan PAN–Demokrat–PPP melalui Muhammad Yunus menyuarakan sejumlah sorotan, mulai dari persoalan banjir, layanan kesehatan, pendidikan 12 tahun, hingga penambahan wilayah administrasi untuk mendukung efektivitas program pembangunan.
Ia juga mengusulkan penguatan program Batam Terang dengan lampu tenaga surya, percepatan penyelesaian kampung tua, dan pemerataan CCTV dalam rangka mewujudkan Batam Smart City.
Fraksi Hanura–PSI–PKN menutup penyampaian pandangan dengan menekankan pentingnya Ranperda yang tak sekadar menjawab masalah saat ini, tetapi juga mampu merespons tantangan masa depan. Juru bicara Sony Christianto SH MSi menyatakan dukungan fraksinya untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme.
Menanggapi rangkaian pandangan tersebut, pimpinan rapat Budi Mardiyanto menyampaikan bahwa tanggapan resmi dari Wali Kota Amsakar akan diberikan dalam paripurna lanjutan yang dijadwalkan Kamis (22/5/2025). Paripurna pun ditutup dengan ketukan palu.
Editor:Redaksi
