MATAPEDIA6.com, BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, menerima audiensi delapan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam di Ruang Rapat Komisi III DPRD Batam.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyuarakan keresahan mereka terkait tiga persoalan besar yang hingga kini masih membayangi kehidupan masyarakat Batam: banjir, sampah, dan pengangguran.
Ketua HMI Batam, Bachtiar, menilai masalah banjir sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi tuntas. Setiap kali hujan deras, katanya, sejumlah kawasan langsung berubah menjadi genangan.
“Banjir ini sudah lama jadi masalah. Hujan sebentar saja, beberapa daerah langsung terendam,” ungkap Bachtiar.
Selain banjir, HMI juga menyoroti tumpukan sampah yang masih mudah ditemui di banyak titik, kondisi ini merusak citra Batam sebagai kota investasi.
Tak berhenti di situ, mahasiswa turut menyinggung angka pengangguran yang terus meningkat meski investasi terus mengalir deras ke Batam.
Baca juga: Pemko Batam Ajukan Perubahan Perda Lingkungan Hidup, Seimbangkan Investasi dan Kelestarian Alam
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Batam, Kamaluddin, menegaskan bahwa banjir dan sampah memang telah masuk daftar prioritas pemerintah daerah bersama BP Batam.
Menurutnya, banjir di Batam dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari letak wilayah hingga saluran drainase yang belum memadai.
“Contohnya di Bengkong, wilayahnya lebih rendah dari laut, jadi kalau hujan deras langsung banjir. Di lokasi lain, masalahnya karena drainase belum maksimal. Penanganannya butuh anggaran besar dan dilakukan bertahap,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, Pemko Batam sudah turun langsung mengecek beberapa titik rawan banjir. Untuk sampah, pada tahun anggaran 2026 pemerintah menyiapkan tambahan armada truk pengangkut serta kontainer baru agar pengelolaan lebih optimal.
Terkait pengangguran, Kamaluddin mengakui kondisi ini menjadi ironi tersendiri.
Baca juga:
“Pemerintah pusat sampai heran, investasi dan fiskal Batam tinggi, tapi angka pengangguran tetap besar. Salah satu penyebabnya, perusahaan merekrut karyawan secara terbuka, jadi banyak pelamar dari luar Batam. Karena itu, kami sudah minta agar minimal 25 persen tenaga kerja yang direkrut adalah pemegang KTP Batam,” tegasnya.
Kamaluddin juga menambahkan, DPRD terus mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam mengadakan job fair dan pelatihan peningkatan keterampilan agar tenaga kerja lokal bisa lebih bersaing.
Dalam forum tersebut, salah satu perwakilan mahasiswa, Imelda, menyampaikan keresahan anak muda Batam yang semakin sulit mendapatkan pekerjaan.
“Kami berharap DPRD dan Pemko Batam benar-benar peduli. Jangan sampai investasi besar hanya dirasakan orang luar, sementara masyarakat Batam sendiri kesulitan mencari kerja,” ucapnya.
Audiensi ini diakhiri dengan komitmen DPRD Batam untuk terus memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat, terutama dalam tiga isu krusial yang menjadi sorotan utama.
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
