MATAPEDIA6.com, NIAS– BPH Migas menegaskan dukungan penuh terhadap optimalisasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi bagi nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan disparitas harga BBM sekaligus menggerakkan ekonomi wilayah kepulauan.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut sektor perikanan menjadi tulang punggung ekonomi Nias Utara. Sepanjang 2025, produksi perikanan daerah ini mencapai sekitar 16 ribu ton dengan jumlah nelayan lebih dari 3.300 orang.
“BBM menjadi faktor penentu produktivitas nelayan. Tanpa akses yang dekat dan harga yang wajar, biaya melaut akan terus membebani mereka,” ujar Wahyudi dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).
Saat ini, Nias Utara hanya dilayani empat penyalur BBM subsidi dan kompensasi, terdiri dari satu SPBU dan tiga SPBU Kompak. Keterbatasan ini mendorong Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan penambahan SPBU Nelayan di sejumlah titik strategis.
Baca juga:Satgas Nataru Ditutup, Pertamina Sumbagut Pastikan Pasokan Energi Tetap Aman
Wahyudi bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto turun langsung meninjau lokasi usulan di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan geografis dan kelayakan klaster layanan BBM bagi nelayan.
“BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengecek langsung kondisi lapangan. Kita pastikan lokasi ini benar-benar layak menjadi klaster SPBU untuk nelayan,” tegas Wahyudi.
Hasil evaluasi menunjukkan dua lokasi tersebut telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga. SPBU ini tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga sektor pertanian, transportasi darat, UMKM, serta transportasi air bermotor tempel.
“Model ini lebih optimal. Skala keekonomian tercapai, investor tertarik, dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelas Wahyudi.
Ia memaparkan kondisi sebaran SPBU yang masih timpang. Jarak penyalur BBM dari Sitolu Ori ke Lahewa Timur mencapai 17 kilometer, Lahewa Timur ke Lahewa 19,2 kilometer, sementara jarak terjauh dari Lahewa ke Alasa mencapai 52,5 kilometer.
“Ini yang harus kita potong. Masyarakat tidak boleh terus dibebani ongkos dan waktu hanya untuk mendapatkan BBM,” tegasnya.
BPH Migas mendorong pemerintah daerah mempercepat perizinan dan administrasi agar penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T ini dapat beroperasi sebelum Desember 2026.
Wahyudi juga mengingatkan pentingnya legalitas bagi nelayan agar bisa mengakses BBM subsidi. Nelayan diminta segera mengurus Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan melalui aplikasi XStar BPH Migas.
“Dengan surat rekomendasi, nelayan mendapat prioritas dan harga resmi pemerintah. Dinas Perikanan harus aktif memfasilitasi agar nelayan tidak lagi membeli BBM mahal di pengecer,” sebut dia.
Senada, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menilai Program BBM Satu Harga di Kepulauan Nias harus dipercepat. Menurutnya, jarak antar-SPBU yang terlalu jauh memicu pembelian BBM di luar jalur resmi dengan harga lebih mahal.
“Kalau masyarakat beli di luar SPBU, harganya pasti naik. Dari situlah muncul stigma BBM di Nias mahal. Solusinya jelas: percepat pembangunan BBM Satu Harga,” kata pria yang akrab disapa Baher.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, BPH Migas juga menggelar rapat koordinasi dengan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega. Yusman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan penyalur BBM.
“SPBU baru atau SPBUN ini kami harapkan bisa meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat. Akses BBM yang lebih dekat akan memangkas waktu, biaya, dan memperkuat sektor UMKM,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari PT Pertamina Patra Niaga. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi menyebut mayoritas lokasi usulan telah masuk dalam perencanaan Program BBM Satu Harga.
“Dari empat titik yang diusulkan untuk nelayan, tiga di antaranya sebenarnya sudah masuk rencana pendirian penyalur BBM Satu Harga,” jelas Sunardi.
Ia menambahkan, bentuk fisik penyalur BBM akan disesuaikan dengan potensi pasar. “Jika pasarnya besar, kita bangun SPBU reguler. Jika kecil, kita gunakan model modular agar tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Pasokan BBM Aman
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, BPH Migas juga meninjau Fuel Terminal Gunungsitoli. Hingga 15 Januari 2026, stok BBM terpantau aman dengan ketahanan Pertalite 14,4 hari dan Biosolar 8 hari. Stok dipastikan bertambah dengan kedatangan kapal BBM pada 19 Januari 2026.
“Stok ini sangat aman. Distribusi berjalan terukur, terencana, dan tidak ada keterlambatan suplai ke SPBU di Kepulauan Nias,” kata Wahyudi.
Ia menegaskan Kepulauan Nias memiliki karakteristik khusus karena tidak terintegrasi dengan wilayah lain. Seluruh layanan BBM di SPBU diperuntukkan khusus bagi masyarakat setempat.
Bahkan saat terjadi bencana alam di Sumatera Utara, distribusi BBM dan LPG ke Nias tetap berjalan normal. Fuel Terminal Gunungsitoli justru menjadi salah satu penyangga utama pasokan energi bagi wilayah terdampak bencana.
Kunjungan ini turut dihadiri manajemen Fuel Terminal Gunungsitoli, perwakilan Pertamina Patra Niaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya.
Baca juga:PN Batam Kabulkan Permohonan Jaksa, PT Telaga Biru Semesta Resmi Dibubarkan
Editor:Zalfirega
