Ombudsman RI Rapat Koordinasi Kepatuhan Pelayanan Publik di Polda Kepri

Kamis, 9 Mei 2024 - 23:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Syafrudin bertukar cendramata dengan Ombudsman Republik Indonesia saat kunjungan ke Polda Kepri sekaligus melakukan penilaian keterbukaan publik di lingkungan Polda Kepri, Selasa (7/5/2024). Matapedia6.com/Dok Humas Polda Kepri

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Syafrudin bertukar cendramata dengan Ombudsman Republik Indonesia saat kunjungan ke Polda Kepri sekaligus melakukan penilaian keterbukaan publik di lingkungan Polda Kepri, Selasa (7/5/2024). Matapedia6.com/Dok Humas Polda Kepri

MATAPEDIA6.com, BATAM – Ombudsman Republik Indonesia kunjungan ke Polda Kepri sekaligus melakukan penilaian keterbukaan publik di lingkungan Polda Kepri, Selasa (7/5/2024)

Kunjungan Ombudsman RI tersebut disambut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin didampingi Irwasda Polda Kepri dan PJU Polda Kepri.

“Ini sebagai dorongan bagi penyelenggara pelayanan publik agar memenuhi standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Asep Safrudin.

Asep menjelaskan penilaian terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Polri, terutama Polda Kepulauan Riau, sangat perlu dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang.

“Hasil penilaian nanti menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang Prima,” kata Asep Safrudin.

Dalam kesempatan tersebut Ombudsman RI Jemsly Hutabarat mengatakan sejak tahun 2022, pihaknya telah mengubah pendekatan penilaian dari survei kepatuhan menjadi lebih berorientasi pada standarisasi sarana prasarana.

Penilaian dilakukan melalui pendekatan awal untuk mendapatkan opini mengenai pelayanan publik serta ketersediaan sarana prasarana dan kompetensi pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan, standarisasi pelayanan publik itu sendiri, penilaian dari pengguna langsung dengan meminta masukan dari masyarakat, serta laporan pengaduan yang diterima.

Jemsly Hutabarat menegaskan secara umum, sejak dilaksanakannya program ini pada tahun 2015, persentase penyelenggara pelayanan publik yang masuk dalam kategori zona hijau hanya sebesar 9,8%.

Namun, pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 45,5%, dan pada tahun terakhir, persentasenya meningkat lagi menjadi 70,7% secara nasional.

Harapannya di tahun 2024 Polda Kepri bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jemsly mengatakan dalam meningkatkan pelayanan publik, ombudsman berfokus pada peningkatan kemampuan, penampilan, sikap, perhatian, dan tindakan yang dilakukan.

Cek berita dan artikel lainnya di Google News

Penulis: Luci |Editor: Redaksi

Berita Terkait

Polisi Amankan Pelaku Perusakan 300 Pohon Jati Emas di Batam, Diserahkan ke Dinas Sosial
OJK, BKKBN dan BAZNAS Kepri Perkuat Ekonomi Keluarga Lewat Literasi Keuangan dan Bantuan Usaha
Ketua DPRD Batam Dorong Finalis Duta Wisata Kuasai Potensi Pariwisata dan Budaya Daerah
Polisi Ungkap Penyelewengan Pertalite, Modus Jerigen hingga Pertamini di Batam
Pagar DPRD Batam Rp 2,3 Miliar: Akan Dibangun 228 Meter, Proyek Masih Tahap Awal
Operasi Senyap Imigrasi Batam: Ratusan WNA Disapu, Dugaan Jaringan Scamming Internasional Dibongkar
Pertamina DPR RI dan BPH Migas Tinjau SPBU di Riau, Pastikan Distribusi BBM Lancar
Wujudkan Batam Cerdas dan Hijau, BP Batam: Stop Perusakan Jati Emas!

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:42 WIB

Polisi Amankan Pelaku Perusakan 300 Pohon Jati Emas di Batam, Diserahkan ke Dinas Sosial

Kamis, 7 Mei 2026 - 15:34 WIB

OJK, BKKBN dan BAZNAS Kepri Perkuat Ekonomi Keluarga Lewat Literasi Keuangan dan Bantuan Usaha

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:36 WIB

Ketua DPRD Batam Dorong Finalis Duta Wisata Kuasai Potensi Pariwisata dan Budaya Daerah

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:39 WIB

Polisi Ungkap Penyelewengan Pertalite, Modus Jerigen hingga Pertamini di Batam

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:18 WIB

Pagar DPRD Batam Rp 2,3 Miliar: Akan Dibangun 228 Meter, Proyek Masih Tahap Awal

Berita Terbaru