Ombudsman RI Rapat Koordinasi Kepatuhan Pelayanan Publik di Polda Kepri

Kamis, 9 Mei 2024 - 23:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Syafrudin bertukar cendramata dengan Ombudsman Republik Indonesia saat kunjungan ke Polda Kepri sekaligus melakukan penilaian keterbukaan publik di lingkungan Polda Kepri, Selasa (7/5/2024). Matapedia6.com/Dok Humas Polda Kepri

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Syafrudin bertukar cendramata dengan Ombudsman Republik Indonesia saat kunjungan ke Polda Kepri sekaligus melakukan penilaian keterbukaan publik di lingkungan Polda Kepri, Selasa (7/5/2024). Matapedia6.com/Dok Humas Polda Kepri

MATAPEDIA6.com, BATAM – Ombudsman Republik Indonesia kunjungan ke Polda Kepri sekaligus melakukan penilaian keterbukaan publik di lingkungan Polda Kepri, Selasa (7/5/2024)

Kunjungan Ombudsman RI tersebut disambut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin didampingi Irwasda Polda Kepri dan PJU Polda Kepri.

“Ini sebagai dorongan bagi penyelenggara pelayanan publik agar memenuhi standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Asep Safrudin.

Asep menjelaskan penilaian terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Polri, terutama Polda Kepulauan Riau, sangat perlu dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang.

“Hasil penilaian nanti menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang Prima,” kata Asep Safrudin.

Dalam kesempatan tersebut Ombudsman RI Jemsly Hutabarat mengatakan sejak tahun 2022, pihaknya telah mengubah pendekatan penilaian dari survei kepatuhan menjadi lebih berorientasi pada standarisasi sarana prasarana.

Penilaian dilakukan melalui pendekatan awal untuk mendapatkan opini mengenai pelayanan publik serta ketersediaan sarana prasarana dan kompetensi pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan, standarisasi pelayanan publik itu sendiri, penilaian dari pengguna langsung dengan meminta masukan dari masyarakat, serta laporan pengaduan yang diterima.

Jemsly Hutabarat menegaskan secara umum, sejak dilaksanakannya program ini pada tahun 2015, persentase penyelenggara pelayanan publik yang masuk dalam kategori zona hijau hanya sebesar 9,8%.

Namun, pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 45,5%, dan pada tahun terakhir, persentasenya meningkat lagi menjadi 70,7% secara nasional.

Harapannya di tahun 2024 Polda Kepri bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jemsly mengatakan dalam meningkatkan pelayanan publik, ombudsman berfokus pada peningkatan kemampuan, penampilan, sikap, perhatian, dan tindakan yang dilakukan.

Cek berita dan artikel lainnya di Google News

Penulis: Luci |Editor: Redaksi

Berita Terkait

Air Kembali Lancar di GMP Tahap 2 Batam, Warga Apresiasi BP Batam
Kapolda Kepri Minta Bhabinkamtibmas Deteksi Dini Konflik dan Jaga Keamanan Investasi
14 Pangkalan LPG 3 Kg di Batam Mulai Terhubung dengan KDKMP, Pertamina Cek Kesiapan Distribusi
Polresta Barelang Amankan 40 Motor Hasil Curanmor, Warga Diminta Cek Kendaraan
Aweng Kurniawan Serahkan 100 Mesin Ketinting untuk Nelayan Belakangpadang
Polisi Ungkap Kebakaran Hutan 10 Hektare di Tangkapan Air Tembesi, Pria 42 Tahun Jadi Tersangka
Rekonstruksi Pembunuhan Anak Asuh di Bengkong Peragakan 23 Adegan
Kapolda Kepri Minta Intelkam Perkuat Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 16:59 WIB

Air Kembali Lancar di GMP Tahap 2 Batam, Warga Apresiasi BP Batam

Rabu, 23 September 2026 - 11:18 WIB

Kapolda Kepri Minta Bhabinkamtibmas Deteksi Dini Konflik dan Jaga Keamanan Investasi

Selasa, 22 September 2026 - 20:20 WIB

14 Pangkalan LPG 3 Kg di Batam Mulai Terhubung dengan KDKMP, Pertamina Cek Kesiapan Distribusi

Selasa, 22 September 2026 - 16:47 WIB

Aweng Kurniawan Serahkan 100 Mesin Ketinting untuk Nelayan Belakangpadang

Selasa, 22 September 2026 - 15:05 WIB

Polisi Ungkap Kebakaran Hutan 10 Hektare di Tangkapan Air Tembesi, Pria 42 Tahun Jadi Tersangka

Berita Terbaru