Ombudsman RI Rapat Koordinasi Kepatuhan Pelayanan Publik di Polda Kepri

Kamis, 9 Mei 2024 - 23:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Syafrudin bertukar cendramata dengan Ombudsman Republik Indonesia saat kunjungan ke Polda Kepri sekaligus melakukan penilaian keterbukaan publik di lingkungan Polda Kepri, Selasa (7/5/2024). Matapedia6.com/Dok Humas Polda Kepri

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Syafrudin bertukar cendramata dengan Ombudsman Republik Indonesia saat kunjungan ke Polda Kepri sekaligus melakukan penilaian keterbukaan publik di lingkungan Polda Kepri, Selasa (7/5/2024). Matapedia6.com/Dok Humas Polda Kepri

MATAPEDIA6.com, BATAM – Ombudsman Republik Indonesia kunjungan ke Polda Kepri sekaligus melakukan penilaian keterbukaan publik di lingkungan Polda Kepri, Selasa (7/5/2024)

Kunjungan Ombudsman RI tersebut disambut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin didampingi Irwasda Polda Kepri dan PJU Polda Kepri.

“Ini sebagai dorongan bagi penyelenggara pelayanan publik agar memenuhi standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Asep Safrudin.

Asep menjelaskan penilaian terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Polri, terutama Polda Kepulauan Riau, sangat perlu dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang.

“Hasil penilaian nanti menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang Prima,” kata Asep Safrudin.

Dalam kesempatan tersebut Ombudsman RI Jemsly Hutabarat mengatakan sejak tahun 2022, pihaknya telah mengubah pendekatan penilaian dari survei kepatuhan menjadi lebih berorientasi pada standarisasi sarana prasarana.

Penilaian dilakukan melalui pendekatan awal untuk mendapatkan opini mengenai pelayanan publik serta ketersediaan sarana prasarana dan kompetensi pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan, standarisasi pelayanan publik itu sendiri, penilaian dari pengguna langsung dengan meminta masukan dari masyarakat, serta laporan pengaduan yang diterima.

Jemsly Hutabarat menegaskan secara umum, sejak dilaksanakannya program ini pada tahun 2015, persentase penyelenggara pelayanan publik yang masuk dalam kategori zona hijau hanya sebesar 9,8%.

Namun, pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 45,5%, dan pada tahun terakhir, persentasenya meningkat lagi menjadi 70,7% secara nasional.

Harapannya di tahun 2024 Polda Kepri bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jemsly mengatakan dalam meningkatkan pelayanan publik, ombudsman berfokus pada peningkatan kemampuan, penampilan, sikap, perhatian, dan tindakan yang dilakukan.

Cek berita dan artikel lainnya di Google News

Penulis: Luci |Editor: Redaksi

Berita Terkait

UKW Akbar PWI Kepri Gratis, 36 Wartawan Disiapkan Ikuti Uji Kompetensi
Waduk Nongsa Menyusut, BP Batam Atur Ulang Pasokan Air
Polda Kepri Ungkap 6 Kasus Narkotika, 11 Tersangka Diamankan
Jaga Pasokan Air Baku Batam, BP Batam dan McDermott Tanam 400 Bambu di Sei Nongsa
Polsek Lubuk Baja Ungkap Kasus Narkotika, Dua Tersangka dan 74 Cartridge Vape Etomidate Diamankan
Kecelakaan Laut Dominasi Operasi Basarnas Kepri Sepanjang 2026
RSBP Batam Gandeng BPOM Perkuat Pengawasan Obat, Utamakan Keselamatan Pasien
JPU Tuntut Terdakwa Laka Kerja MT Federal II hingga 2,5 Tahun, PH Siapkan Pledoi

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:32 WIB

UKW Akbar PWI Kepri Gratis, 36 Wartawan Disiapkan Ikuti Uji Kompetensi

Minggu, 9 Agustus 2026 - 12:15 WIB

Waduk Nongsa Menyusut, BP Batam Atur Ulang Pasokan Air

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 16:01 WIB

Polda Kepri Ungkap 6 Kasus Narkotika, 11 Tersangka Diamankan

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 11:22 WIB

Jaga Pasokan Air Baku Batam, BP Batam dan McDermott Tanam 400 Bambu di Sei Nongsa

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:53 WIB

Polsek Lubuk Baja Ungkap Kasus Narkotika, Dua Tersangka dan 74 Cartridge Vape Etomidate Diamankan

Berita Terbaru

Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata saat memberikan keterangan pers mengenai penangkapan MV King Sun yang membawa 1,3 ton narkoba, ditangkap diperairan Kepri, Minggu (9/8/2026). Matapedia6.com/Dok Koderal IV.

Hukum Kriminal

TNI AL Sergap MV King Sun di Tanjung Berakit, Bawa 1,3 Ton Ketamine

Minggu, 9 Agu 2026 - 18:07 WIB

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano. Foto:Humas BP Batam

News

Waduk Nongsa Menyusut, BP Batam Atur Ulang Pasokan Air

Minggu, 9 Agu 2026 - 12:15 WIB

Salah satu program CSR Pertamina Sumbagut. Foto:Istimewa

Medan

Pertamina Sumbagut Raih 7 Penghargaan ISRA 2026

Sabtu, 8 Agu 2026 - 22:33 WIB