APBD Batam 2026 Rp 4,7 Triliun Disepakati, Fraksi DPRD Soroti Ekonomi, Banjir, hingga UMKM

Rabu, 10 September 2025 - 17:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Seluruh Fraksi menyetujui APBD 2026 dalam rapat paripurna pada Rabu (10/9/2025). Foto:Zalfirega/matapedia

Seluruh Fraksi menyetujui APBD 2026 dalam rapat paripurna pada Rabu (10/9/2025). Foto:Zalfirega/matapedia

MATAPEDIA6.com, BATAM – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2026 senilai Rp4,7 triliun resmi disepakati seluruh fraksi DPRD Batam untuk dibawa ke tahap pembahasan berikutnya.

Meski menyetujui, sejumlah fraksi menekankan catatan penting, mulai dari ketimpangan ekonomi, banjir, kemacetan, hingga efektivitas program bantuan bagi pelaku UMKM.

Fraksi PKS melalui Muhammad Mustofa menilai arah pembangunan Batam belum seimbang dengan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyoroti banjir, pengelolaan sampah, dan krisis kesehatan generasi muda yang dapat menurunkan daya saing daerah.

“Investasi harus lebih inklusif, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka, tetapi juga berdampak pada penurunan kemiskinan dan kesejahteraan warga,” ungkap Mustofa dalam rapat paripurna di DPRD Kota Batam, Rabu (10/9/2025).

Baca juga:APBD Batam 2026 Diproyeksikan Rp 4,73 Triliun, Prioritas SDM dan Infrastruktur

Fraksi PKB lewat Surya Makmur Nasution menekankan pentingnya APBD sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Ia mengingatkan, angka pengangguran Batam masih di kisaran 7,6 persen sehingga belanja daerah harus efisien dan tepat sasaran.

Sementara itu, gabungan Fraksi PAN, Demokrat, dan PPP melalui Safri Ramadhan menyoroti persoalan sampah, pendidikan, dan ketimpangan sosial.

Ia juga menekankan agar program pinjaman Rp20 juta tanpa bunga bagi UMKM benar-benar tepat sasaran.

Dukungan serupa juga disampaikan NasDem, Gerindra, PDIP, Golkar, serta gabungan Fraksi Hanura, PSI, dan PKN.

Semua menyatakan persetujuan dengan penekanan agar pembangunan Batam tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menjawab tantangan ekonomi dan sosial.

Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardianto didampingi Ketua DPRD Batam Kamaluddin dan Wali Kota Batam Amsakar Achmad menutup rapat paripurna dengan menyampaikan bahwa tanggapan resmi Wali Kota Batam atas pandangan fraksi akan diberikan pada 15 September 2025.

 

Baca juga:Puluhan Mantan dan Karyawan PT McDermott Bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo di DPRD Batam

 

Penulis:Zalfirega|Editor:Trio

 

 

Berita Terkait

AJI Indonesia Desak Hentikan Sensor dan Swasensor, Soroti Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers
Patroli Malam, Satlantas Polresta Barelang Tindak 35 Motor Knalpot Brong
BP Batam Kaji Penataan Lahan Puskopkar, Warga Tunggu Kepastian UWT dan HGB
Polda Kepri Bagikan 200 Helm Gratis untuk Pekerja Saat May Day di Batam
Perpanjangan UWT Rumah Puskopkar Batu Aji, BP Batam Belum Terima Tahap Awal dari Pengembang
Ketua IKTD Batam 2004–2009 H. Isnur Fauzi Wafat, H. Arlon Veristo Kenang Sosok Pemersatu Perantau
May Day 2026 Batam Diisi Aksi Bersih Lingkungan, Amsakar–Claudia Apresiasi Peran Buruh
Amsakar Dorong Kadin Batam Percepat Investasi, Ekonomi Tembus Rp69,3 Triliun

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 21:23 WIB

AJI Indonesia Desak Hentikan Sensor dan Swasensor, Soroti Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers

Minggu, 3 Mei 2026 - 17:43 WIB

Patroli Malam, Satlantas Polresta Barelang Tindak 35 Motor Knalpot Brong

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:15 WIB

BP Batam Kaji Penataan Lahan Puskopkar, Warga Tunggu Kepastian UWT dan HGB

Sabtu, 2 Mei 2026 - 15:03 WIB

Polda Kepri Bagikan 200 Helm Gratis untuk Pekerja Saat May Day di Batam

Jumat, 1 Mei 2026 - 22:47 WIB

Ketua IKTD Batam 2004–2009 H. Isnur Fauzi Wafat, H. Arlon Veristo Kenang Sosok Pemersatu Perantau

Berita Terbaru