MATAPEDIA6.com, NATUNA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Natuna, melaunching pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, di Alun-alun Pantai Piwang, Ranai, Minggu (25/8/2024).
Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijanarko Varianto bersama Bawaslu Natuna menekan tombol tanda dimulainya pengawasan pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut Boy mengatakan Pilkada Natuna adalah milik masyarakat, maka dari dirinya mengajak masyarakat untuk bersama mengawasi pesta pilkada agar berjalan jujur, damai dan berintegritas.
Sementara Ketua Bawaslu Natuna Siswandi mengatakan Launching Pengawasan Partisipatif ini pertanda Pilkada akan memasuki tahapan yang sangat krusial, dan perlu pengawasan dari semua pihak.
“Dalam tahapan kampanye beraneka ragam, tentunya berbagai hal bisa terjadi. Oleh karenanya, Bawaslu memerlukan dukungan dan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat,” kata Siswandi.
Siswandi juga menyampaikan dalam Pilkada nanti, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga membutuhkan kerja sama semua lapisan masyarakat dalam membantu pengawasan.
“Harapan kita semoga Pilkada Kabupaten Natuna berjalan lebih efektif, aman dan lancar,” kata Siswandi.
Proses pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 tugas semua masyarakat Natuna, agar Pilkada Natuna berlangsung aman damai dan lancar.
Terpisah, Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Rosnawati, menyampaikan dalam konteks Pilkada, regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilu memiliki beberapa perbedaan signifikan.
Sehingga perlu mendapatkan perhatian serius terhadap potensi pelanggaran, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun praktik politik uang (money politics).
Ia menekankan bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran money politics dalam Pilkada, jauh lebih berat dibandingkan dengan Pemilu.
“Ketika ada yang melakukan money politik, dendanya bisa mencapai Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 32 bulan,” tegas dia.
Untuk itu ujar Rosnawati pengawasan partisipatif menjadi salah satu program prioritas yang harus diterapkan. Yakni dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Diharapkan semua pihak dapat aktif mengawasi setiap tahapan Pilkada, agar pelaksanaannya berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Rosnawati.
“Mari bersinergi dalam pengawasan dan pelaksanaan Pilkada 2024. Dan wujudkan Pilkada yang sehat, aman, damai, dan berintegritas,” kata Rosnawati.
Cek berita dan artikel lainnya di Google News
Penulis: Luci |Editor: Meizon
