MATAPEDIA6.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menghadiri Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2SP yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jumat (13/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya BP Batam untuk menindaklanjuti berbagai hambatan yang selama ini dihadapi pelaku usaha, khususnya terkait perizinan dan operasional investasi di Batam.
Dalam forum yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu, sejumlah persoalan strategis dibahas secara mendalam.
Mulai dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), pengalokasian lahan, hingga percepatan realisasi proyek-proyek yang masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca juga: Bidik Lonjakan PMA, BP Batam Perkuat Kantor Perwakilan di Singapura
Amsakar menegaskan, kehadiran pihaknya merupakan bentuk komitmen BP Batam untuk memperbaiki berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala investasi.
“Masukan dari Menteri Keuangan akan kami tindak lanjuti agar pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam semakin meningkat serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, terkait Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), BP Batam dalam beberapa waktu terakhir belum melakukan pengalokasian lahan baru menyusul moratorium yang sempat diberlakukan.
Selain itu, BP Batam juga tengah melakukan pembenahan sistem pengelolaan lahan melalui penguatan Land Management System (LMS) guna memperbarui basis data pertanahan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan kepada investor.
“Beberapa hal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga masih perlu didetailkan kembali agar proses perizinan menjadi lebih jelas dan terarah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menegaskan pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keluhan pelaku usaha.
Baca juga: Konjen Singapura Puji Transformasi Layanan BP Batam, Investor Makin Percaya
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting agar iklim investasi di Batam semakin kondusif.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan investasi. Harapannya, Batam dapat tumbuh lebih pesat dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Li Claudia. (*)
