PKK Batam Didorong Jadi Garda Literasi Keuangan Syariah, OJK Ingatkan Bahaya Investasi Ilegal

Kamis, 12 Maret 2026 - 15:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala OJK Kepri Sinar bersama dengan Sekda Batam Firmansyah. Foto:Diskominfo Batam

Kepala OJK Kepri Sinar bersama dengan Sekda Batam Firmansyah. Foto:Diskominfo Batam

64 / 100 Skor SEO

MATAPEDIA6.com, BATAM — Pemerintah Kota Batam bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan syariah di tengah maraknya investasi bodong dan pinjaman ilegal yang menyasar masyarakat. Tim Penggerak PKK Kota Batam didorong menjadi agen edukasi keuangan hingga ke tingkat keluarga.

Sekretaris Daerah Batam, Firmansyah, menegaskan literasi keuangan menjadi benteng penting agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik keuangan ilegal. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri Edukasi Keuangan Syariah dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal yang digelar OJK Kepulauan Riau di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).

Firmansyah hadir mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Kegiatan ini melibatkan Tim Penggerak PKK sebagai bagian dari strategi memperluas pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai prinsip syariah.

Menurutnya, perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin pesat menuntut masyarakat lebih cerdas mengelola keuangan sekaligus lebih kritis terhadap berbagai tawaran investasi.

“Literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan. Ini menjadi benteng agar masyarakat tidak mudah terjebak investasi bodong, pinjaman ilegal, maupun praktik keuangan merugikan lainnya,” tegas Firmansyah.

Baca juga:DPRD Batam Bedah Insiden Tugboat Terbalik di Tanjung Uncang, Soroti Izin Kapal hingga K3

Ia juga menyoroti persoalan yang sering menimpa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak pelaku UMKM memiliki usaha produktif, tetapi gagal mengakses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena terbentur catatan kredit akibat pinjaman online.

“Kita kerap menemukan UMKM sebenarnya layak mendapat pembiayaan seperti KUR, tetapi tidak lolos karena rekam jejak kreditnya bermasalah akibat pinjaman online. Ini pelajaran penting agar masyarakat lebih bijak menggunakan layanan keuangan,” ujarnya.

Karena itu, Firmansyah menilai edukasi keuangan harus terus diperkuat agar masyarakat tidak terjebak pinjaman yang justru merusak reputasi finansial mereka di masa depan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan peran strategis Tim Penggerak PKK sebagai penggerak literasi keuangan dari lingkup keluarga. Jaringan PKK yang menjangkau hingga lingkungan terkecil dinilai efektif menyebarkan pemahaman keuangan yang sehat.

“Ketika ibu-ibu PKK memahami keuangan syariah dan mampu mengenali aktivitas keuangan ilegal, informasi itu akan menyebar dari rumah ke masyarakat. Inilah kekuatan edukasi yang dimulai dari keluarga,” kata Firmansyah.

Dalam kegiatan tersebut, OJK Kepulauan Riau memaparkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah serta mengenalkan ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal yang kerap muncul melalui berbagai modus.

Melalui edukasi ini, para peserta diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen literasi keuangan yang aktif menyebarkan pemahaman pengelolaan keuangan yang bijak, aman, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Sinergi Pemko Batam, OJK, dan Tim Penggerak PKK diharapkan mampu memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus melindungi warga dari jerat praktik keuangan ilegal. (*/*)

Baca Juga: Urai Kemacetan di Fly Over Sei Ladi, BP Batam Gelontorkan Rp137 Miliar untuk Pelebaran Jalan

Editor:Miezon

Berita Terkait

DPRD Batam Terima Audiensi JSIT, Soroti Peningkatan Mutu Pendidikan
DPRD Batam Khawatir Banjir Ganggu Investasi, Minta Pemko dan BP Batam Bergerak Cepat
Batam Perkuat Mitigasi Bencana, Risiko Banjir hingga Abrasi Jadi Perhatian
DPRD Mulai Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemko Batam Kantongi WTP ke-14 Berturut-turut
Komisi I DPRD Batam Terima Surat RDP Warga Kampung Belian, Tunggu Arahan Ketua DPRD
Sukses Menata Honorer Menjadi PPPK, Pemko Batam Usulkan Relaksasi Belanja Pegawai ke Pusat
DPRD Batam Minta Orang Tua Lengkapi Dokumen Jelang Pembukaan SPMB 2026
Batam Pertahankan WTP ke-14 Berturut-turut, Perkuat Rekam Jejak Tata Kelola Keuangan

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 18:54 WIB

DPRD Batam Terima Audiensi JSIT, Soroti Peningkatan Mutu Pendidikan

Kamis, 11 Juni 2026 - 18:47 WIB

DPRD Batam Khawatir Banjir Ganggu Investasi, Minta Pemko dan BP Batam Bergerak Cepat

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:48 WIB

Batam Perkuat Mitigasi Bencana, Risiko Banjir hingga Abrasi Jadi Perhatian

Rabu, 10 Juni 2026 - 13:19 WIB

DPRD Mulai Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemko Batam Kantongi WTP ke-14 Berturut-turut

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:11 WIB

Komisi I DPRD Batam Terima Surat RDP Warga Kampung Belian, Tunggu Arahan Ketua DPRD

Berita Terbaru