MATAPEDIA6.com, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini sekaligus menegaskan konsistensi Batam yang berhasil mengantongi opini WTP selama 14 tahun berturut-turut.
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, dalam agenda penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2025 pemerintah kabupaten/kota se-Kepulauan Riau di Kantor BPK Perwakilan Kepulauan Riau, dikutip pada Jumat (5/6/2026).
Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, menyerahkan laporan tersebut. Dalam sambutannya, Emmy menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi tahap akhir audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Baca juga:Inflasi Kepri Naik Jadi 3,92 Persen pada Mei 2026, Harga Cabai dan Sayuran Jadi Pemicu Utama
Menurut Emmy, BPK memberikan opini berdasarkan empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Kami berharap setiap rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
Li Claudia menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai opini WTP ke-14 merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga tata kelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab.
“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi cerminan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi pemacu bagi Pemko Batam untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah juga akan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi guna memperkuat pengawasan internal dan memastikan seluruh rekomendasi berjalan optimal.
“Kepercayaan yang tercermin melalui opini WTP ini harus kami jaga dengan kerja nyata. Pemerintah Kota Batam berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Li Claudia menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi Pemko Batam dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Konsistensi tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga:Data Center NeutraDC Batam Terserap Penuh, Telkom Tambah Kapasitas Lewat BTM-2
Editor:Zalfirega
