Diterpa Isu Miring, Kejari Batam Luruskan Tuntutan Terdakwa PMI Ilegal

Sabtu, 20 Januari 2024 - 13:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi dalam jumpa pers di Aula Kejari Batam, Jumat (19/1/2024) sore.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi dalam jumpa pers di Aula Kejari Batam, Jumat (19/1/2024) sore.

MATAPEDIA6.com, BATAM– Isu miring menyoal tuntutan rendah terdakwa pekerja migran Indonesia (PMI) dalam pemberitaan salah satu media online di kota Batam, Kepulauan Riau.

Isu tersebut dianggap tidak berimbang yang tendensius dan tanpa data pendukung hingga konfirmasi dari pihak kejaksaan.

“Tidak ada konfirmasi dari media bersangkutan. Ini sudah merugikan nama baik institusi maupun pribadi, karena itulah kita kumpulkan media untuk meluruskan berita tendensius,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi dalam jumpa pers di Aula Kejari Batam, Jumat (19/1/2024).

Ia menjelaskan, dalam pemberitaan tersebut disebutkan empat perkara PMI tuntutan rendah dan melempem. Tuntutan tertinggi yakni 2 tahun 6 bulan dan paling rendah 1 tahun enam bulan.

Sementara vonis hukuman dari hakim tidak disebutkan yang ada lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU.

Tidak hanya, itu disebut juga Aliansi Mahasiswa Kepri akan melaporkan ke Kejari Batam ke KKRI, Kejagung perihal tersebut.

“Penuntutan ini melalui mekanisme kajian dan apa yang melatarbelakangi dan mengunakan hati nurani. Mereka terdakwa melakukan hal itu, dan status peran mereka ada sopir yang hanya menjemput,” ujarnya lagi.

Menurut dia, pemberitaan harus diluruskan  dengan tujuan supaya tidak timbul persepsi dan opini liar masyarakat yang ditulis dalam pemberitaan.

“Apa yang ditulis masyarakat akan membaca dan kemudian timbul opini,” bebernya.

Kepala Kejaksaan Batam itu mengaku baru dua bulan menjabat sudah diterpa isu miring berdampak pada institusi. Ia pun berencana akan melaporkan media online itu kepada Dewan Pers.

“Untuk langkah pertama kita akan membuat laporan ke Dewan Pers sesuai aturan regulasi,” ujarnya.

Saat disinggung laporan yang ditunjukkan ke KKRI, Jamwas serta Kejagung RI. Ia mengaku akan menghadapi laporan tersebut.

“Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Kejagung dan kami akan akan siap karena berada di posisi yang bener,” sebut dia.

Ia mengimbau masyarakat bijak membaca berita dan mengkonfirmasi sumber yang benar serta berkompeten.

“Untuk lebih bijak membaca berita konfirmasi kepada sumber yang tepat. Jangan sampai informasi yang diterima itu keliru hanya karena berita tendensius,” pinta dia.

Cek berita artikel lainnya di Google News 

Penulis:Zalfirega|Editor:Redaksi

Berita Terkait

Pemko Batam Ajukan Perubahan Perda Lingkungan Hidup, Seimbangkan Investasi dan Kelestarian Alam
APBD Batam 2026 Rp 4,7 Triliun Disepakati, Fraksi DPRD Soroti Ekonomi, Banjir, hingga UMKM
Wapres Gibran Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di SMKN 1 Batam
Pendaftaran Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Ditutup, BKPSDM Batam Terima 20 Berkas
Puluhan Mantan dan Karyawan PT McDermott Bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo di DPRD Batam
Kapolda Kepri Tinjau Makan Bergizi Gratis di SDN 001 Nongsa
Dua Kelurahan di Sengkuang Krisis Air Hampir Satu Tahun, Amsakar Ultimatum ABH Tiga Bulan Harus Beres
APBD Batam 2026 Diproyeksikan Rp 4,73 Triliun, Prioritas SDM dan Infrastruktur

Berita Terkait

Rabu, 10 September 2025 - 21:16 WIB

Pemko Batam Ajukan Perubahan Perda Lingkungan Hidup, Seimbangkan Investasi dan Kelestarian Alam

Rabu, 10 September 2025 - 17:37 WIB

APBD Batam 2026 Rp 4,7 Triliun Disepakati, Fraksi DPRD Soroti Ekonomi, Banjir, hingga UMKM

Rabu, 10 September 2025 - 11:32 WIB

Wapres Gibran Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di SMKN 1 Batam

Selasa, 9 September 2025 - 20:53 WIB

Puluhan Mantan dan Karyawan PT McDermott Bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo di DPRD Batam

Selasa, 9 September 2025 - 20:21 WIB

Kapolda Kepri Tinjau Makan Bergizi Gratis di SDN 001 Nongsa

Berita Terbaru

Video Story

Video: Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi di Batam

Rabu, 10 Sep 2025 - 20:21 WIB

Sidang tuntutan kasus dugaan pelanggaran ITE Yusril Koto di Pengadilan Negeri Batam pada Selasa (9/9/2025). Foto:Istimewa

Hukum Kriminal

Jaksa Tuntut Yusril Koto 1 Tahun Penjara di Kasus Dugaan ITE 

Rabu, 10 Sep 2025 - 17:21 WIB