MATAPEDIA6.com, BATAM – Pemerintah Kota Batam mengajukan perubahan arah kebijakan fiskal 2026 dengan menaikkan belanja daerah lebih dari Rp208 miliar.
Kenaikan anggaran itu akan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, hingga pelayanan publik.
Rancangan perubahan tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (3/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.
Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut mengikuti sidang paripurna tersebut.
Usai membuka rapat, Kamaluddin mempersilakan Amsakar menyampaikan penjelasan pemerintah daerah.
Dalam sambutan, Amsakar menjelaskan perubahan KUA dan PPAS dilakukan karena sejumlah asumsi dalam dokumen sebelumnya mengalami perkembangan.
“Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan mempedomani Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan, penyusunan perubahan mengacu pada ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Pendapatan Daerah Bertambah Rp71,1 Miliar
Dalam rancangan perubahan tersebut, target pendapatan daerah naik dari Rp4,184 triliun menjadi Rp4,255 triliun atau bertambah sekitar Rp71,1 miliar.
Kenaikan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari Rp2,581 triliun menjadi Rp2,706 triliun atau naik 4,82 persen.
Menurut Amsakar, tambahan PAD didorong optimalisasi pajak daerah melalui penambahan titik reklame videotron, potensi pencairan piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penambahan objek pajak baru, serta penyesuaian target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Baca juga:Pansus DPRD Batam Gandeng BP Batam, Soroti Krisis Bin Kontainer dalam Pembahasan Ranperda Sampah
Di sisi lain, sejumlah komponen pendapatan justru terkoreksi.
Retribusi daerah turun setelah pemerintah menyesuaikan target beberapa jenis retribusi, mulai dari jasa usaha, sewa rumah susun, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
Pendapatan transfer juga turun dari Rp1,602 triliun menjadi Rp1,548 triliun atau berkurang 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan transfer antardaerah.
Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sebelumnya nihil kini dianggarkan sekitar Rp1,002 miliar.
Angka tersebut berasal dari hibah pemerintah pusat serta pengembalian hibah dari KONI dan partai politik.
Belanja Fokus Infrastruktur hingga Penanganan Banjir
Pemko Batam mengusulkan belanja daerah naik dari Rp4,299 triliun menjadi Rp4,508 triliun atau bertambah sekitar Rp208,08 miliar.
Amsakar mengatakan tambahan anggaran diarahkan untuk mendukung tema pembangunan 2026, yakni Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi.
Prioritas pembangunan meliputi penguatan sektor unggulan berbasis pariwisata dan hilirisasi, percepatan infrastruktur dasar, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta peningkatan ketangguhan menghadapi bencana.
“Rencana belanja pada Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk melaksanakan program yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2026,” ujarnya.
Belanja operasi meningkat dari Rp3,438 triliun menjadi Rp3,591 triliun untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah, termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan peserta PBPU dan Bukan Pekerja Kelas III.
Belanja modal juga naik dari Rp842,53 miliar menjadi Rp905,55 miliar atau bertambah 7,48 persen.
Anggaran itu akan digunakan antara lain untuk pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, fasilitas kesehatan, pengendalian banjir, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, utilitas perumahan, hingga pembangunan marka jalan.
Sebaliknya, belanja tidak terduga turun dari Rp19,24 miliar menjadi Rp11,33 miliar setelah sebagian anggaran dialihkan ke berbagai program prioritas.
Pembiayaan Melonjak, Ekonomi Ditargetkan Tumbuh Hingga 7,4 Persen
Pemko juga menaikkan target penerimaan pembiayaan dari Rp115,5 miliar menjadi Rp272,48 miliar atau melonjak sekitar 135,91 persen.
Amsakar menyebut kenaikan itu berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan, efisiensi belanja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD, dan sisa Dana BOS.
Dalam kesempatan yang sama, ia memaparkan asumsi ekonomi makro sebagai dasar penyusunan perubahan APBD.
Pertumbuhan ekonomi Batam diproyeksikan berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen, lebih tinggi dibanding proyeksi nasional sebesar 5,4 persen.
Optimisme tersebut ditopang investasi, pembangunan infrastruktur, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta peningkatan aktivitas pariwisata yang ikut menggerakkan sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
Batam juga dinilai memiliki daya dorong dari pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park, serta Batam Aero Technic.
Sementara itu, inflasi diperkirakan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Adapun konsumsi riil per kapita diproyeksikan meningkat menjadi Rp20,24 juta hingga Rp20,64 juta sepanjang 2026.
Usai menyampaikan pidato, Amsakar menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD 2026 kepada pimpinan DPRD.
Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Selanjutnya, Perubahan KUA/PPAS ini akan dibahas bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemko Batam,” kata Kamaluddin.
Sebelum menutup rapat, Kamaluddin mewakili pimpinan dan Sekretariat DPRD turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-58 kepada Wali Kota Amsakar Achmad yang disambut doa dan pantun dari peserta sidang.
Baca juga:Pisah Sambut Danyonif 10 Marinir, DPRD Batam Dorong Kolaborasi Jaga Stabilitas Daerah
Editor:Zalfirega
