MATAPEDIA6.com, BATAM — Aktivitas bongkar muat petikemas di perairan Batam terus menunjukkan kenaikan dan menandakan arus perdagangan internasional yang kian hidup.
Namun potensi besar itu belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan ekonomi maritim. Di tengah ambisi menjadikan Batam sebagai pelabuhan berkelas dunia, satu persoalan kembali mencuat: ketidakpastian kewenangan di laut yang membuat kapal internasional berpikir dua kali untuk berlabuh.
Secara geografis dan industri, Batam punya modal kuat—posisi strategis di Selat Malaka, infrastruktur pelabuhan yang terus berkembang, serta kawasan industri yang langsung terkoneksi ke laut.
Namun kondisi di lapangan justru memunculkan keluhan: terlalu banyak instansi naik ke kapal dan mengaku punya wewenang. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang meresahkan pemilik kapal.
Saat meninjau Pelabuhan Petikemas Batuampar, Jumat (21/11/2025), Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menegaskan bahwa kewenangan keselamatan laut berada di satu pintu.
“KSOP adalah pemimpin sektor keselamatan. Tidak boleh ada pihak lain ikut mencampuri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengatur itu dengan jelas,” tegas Bambang.
Baca juga;Video: Polda Kepri Bekuk Oknum KSOP Batam Loloskan Ribuan Liquid Vape Etomidate
Ia meminta KSOP Batam bertindak tegas jika ada lembaga lain melakukan pemeriksaan tanpa dasar hukum.
“Kalau ada instansi masuk kapal, KSOP jangan diam. Pengusaha pasti tidak berani melawan. Kemenhub harus berani menegakkan aturan,” ujarnya.
Bambang juga mengingatkan besarnya tanggung jawab sektor transportasi. Ia mencontohkan KRL yang membawa 1,2 juta penumpang per hari dan tetap mencatat zero accident.
Beban serupa terjadi di laut: 1 miliar ton logistik terselamatkan setiap tahun tanpa kecelakaan besar. Jika dihitung setara harga beras Rp10 ribu per kilogram, nilainya mencapai Rp10 ribu triliun.
Meski demikian, penghargaan terhadap insan Kemenhub tidak sebanding.
“Gaji eselon II di Kemenkeu Rp150 juta. Kepala KSOP hanya Rp29 juta. Padahal mereka menyelamatkan nyawa rakyat dan uang negara,” kata Bambang.
Persaingan Kapasitas Pelabuhan Makin Ketat
Selain soal kewenangan, Bambang menekankan pentingnya percepatan pengembangan Pelabuhan Petikemas Batam oleh BP Batam. Ia membandingkan kapasitas Batam dengan pelabuhan regional.
Pelabuhan di kawasan memiliki kapasitas hingga 65 juta kontainer per tahun. Tanjung Pelepas di Malaysia mencatat 13 juta, Singapura mencapai 46 juta, sementara Batam baru sekitar 900 ribu kontainer per tahun.
Bambang menilai Batam harus segera menambah kedalaman kolam pelabuhan, memperkuat kapasitas crane, dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik kapal-kapal generasi terbaru.
Baca juga:Indonesia Tingkatkan Pertahanan Maritim lewat Latihan Nasional Marpolex 2025 di Batam
Ia juga mengaitkan pengembangan pelabuhan dengan rencana pemerintah mengaktifkan rel Trans Sumatera. Menurutnya, pelabuhan besar harus terkoneksi dengan jalur distribusi darat agar Indonesia tidak hanya mengikuti arus perdagangan global, tapi ikut menentukan arah peta logistik dunia.
Dengan keterbatasan lahan industri di Singapura, Bambang melihat Batam sebagai alternatif ideal bagi Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa.
“Barang bisa tiba lebih cepat dan biaya lebih efisien jika mereka membangun industri di Batam. Keunggulan ini tidak dimiliki Singapura,” jelasnya.
Bambang membayangkan kawasan industri besar yang terhubung langsung ke pelabuhan Batam. Jika hal itu terwujud, Batam berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia.
Ia memastikan temuan dan rekomendasinya selama kunjungan di Batam akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat.
“Semua yang dibutuhkan Batam sebenarnya sudah ada—lokasi, luas, dan potensi. Tinggal mengembangkan pelabuhan dan memastikan kepastian hukum. Jika dua hal itu terpenuhi, Batam tidak hanya menjadi pelabuhan besar, tetapi gerbang laut Indonesia menuju panggung perdagangan dunia,” ujarnya.**R
Baca juga:Puluhan Warga Jadi Korban Penjualan Kavling Bodong di Sagulung Batam
