MATAPEDIA6.com, BATAM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Sumatera yang digelar di Aula Swiss-Belhotel Harbour Bay, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025).
Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah sekaligus menyinkronkan program pembangunan lintas provinsi di Sumatera.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap Batam yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang ekspor ke Singapura.
Ansar menjelaskan pihaknya telah meresmikan Gedung Sumatera yang difungsikan sebagai Hub Expo Center, wadah promosi produk unggulan dari seluruh provinsi di Sumatera.
“Lokasi ini sangat potensial untuk memasarkan hasil daerah se-Sumatera agar bisa diekspor ke Johor dan Singapura,” ujar Ansar.
Baca juga: Bangun Infrastruktur, Li Claudia Salurkan Bantuan untuk Warga Rempang Eco City
Menurut Ansar, kebutuhan pangan Singapura terus meningkat seiring berkurangnya pasokan dari Johor.
Kondisi ini menjadi peluang besar bagi provinsi-provinsi di Sumatera untuk memasok produk pertanian, perikanan, hingga peternakan.
Ia mencontohkan, saat ini Kepri baru mampu mengekspor sekitar 6.000 ton tanaman hidroponik, jumlah yang baru cukup memenuhi kebutuhan dua hingga tiga mal saja di Singapura.
Tahun lalu, Kepri juga berhasil mengekspor 1,5 juta ekor ayam hidup melalui Bintan. Namun, potensi lain seperti telur, ikan, sayur-mayur, hingga komoditas perkebunan masih sangat terbuka.
Dalam kesempatan itu Ansar meminta restu Mendagri untuk memfasilitasi pertemuan para gubernur se-Sumatera dengan Duta Besar RI di Singapura dan Food Security Agency setempat.
Tujuannya agar terjalin kerja sama konkret terkait ekspor pangan dan produk unggulan daerah.
Baca juga: RSBP Batam Sabet Penghargaan Bergengsi Tata Kelola Rumah Sakit Terbaik
“Dengan dukungan pusat, kita berharap Sumatera bisa menjadi penyedia utama kebutuhan ekspor bagi Singapura. Ini bukan hanya memperkuat ekonomi Kepri, tetapi juga meningkatkan daya saing seluruh provinsi di Sumatera,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Tito meminta para kepala daerah untuk rutin berkomunikasi dengan bupati dan wali kota melalui rapat koordinasi minimal setiap tiga bulan sekali.
“Jangan sampai ada kepala daerah yang jarang berkomunikasi dengan bupati atau wali kotanya. Minimal tiga bulan sekali harus ada rapat bersama untuk sinkronisasi program. Kalau bisa sebulan sekali, lebih bagus,” ujar Tito.
Tito juga menyoroti kesenjangan sosial yang masih terlihat jelas di banyak daerah.
Baca juga: SDN 010 Jadi Tuan Rumah Pentas Seni PAI Kota Batam, Ajang Cetak Generasi Berkarakter Qur’ani
“Pejabatnya kaya-kaya, sementara rakyatnya miskin. Jangan sampai memamerkan kekayaan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Itu bisa memicu kecemburuan sosial,” tegasnya.
Mendagri mendorong pemerintah daerah memperbanyak kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat bawah, seperti pasar murah, bantuan sosial, hingga renovasi rumah tidak layak huni.
Menurutnya, langkah sederhana ini lebih efektif meredam keresahan sosial dibanding program yang justru membebani rakyat.
Ia menegaskan, pengalaman sejumlah negara harus dijadikan pelajaran agar Indonesia tetap stabil.
“Situasi kamtibmas bisa terganggu bukan hanya karena faktor politik, tapi juga kesenjangan sosial. Kalau pejabat sibuk pamer kemewahan sementara rakyat susah, itu berbahaya,” pungkas Tito.
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
