MATAPEDIA6.com, BATAM-Tantangan harga kebutuhan pokok yang tak menentu, pemerintah Kota Batam bergegas menjaga agar dapur warga tetap mengepul. Dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Batam 2025, pemerintah menetapkan lima langkah strategis untuk memastikan inflasi tetap terkendali di angka 2,53 persen.
“Inflasi Kota Batam relatif stabil. Ini harus terus dijaga agar daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, tidak tergerus,” kata Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin mewakili Wali Kota Amsakar Achmad di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri dikutip dalam media center, Senin (28/42025).
Ia menyoroti pentingnya menjaga kestabilan harga pangan. Kelancaran distribusi bahan pokok menjadi prioritas, mengingat banyak kebutuhan masyarakat Batam bergantung dari luar daerah. Optimalisasi logistik, pengawasan harga pasar, hingga operasi pasar murah digencarkan demi menghindari gejolak harga yang bisa mencekik ekonomi rumah tangga.
“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat bingung menghadapi fluktuasi harga. Edukasi publik soal inflasi harus ditingkatkan. Masyarakat perlu tahu bahwa pemerintah hadir dan berupaya menjaga stabilitas pasar,” tegas Jefridin.
Langkah konkret lainnya meliputi inspeksi rutin ke pasar dan distributor, perluasan kerjasama antar daerah untuk pasokan pangan, serta gerakan menanam untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan, operasi pasar murah diinisiasi bekerja sama dengan asosiasi distributor setempat untuk meringankan beban belanja masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Rony Widijarto Putu Baskoro, mencatat inflasi Batam pada Maret 2025 mencapai 0,11 persen (month-to-month), naik dari Februari yang hanya 0,03 persen. Meski demikian, inflasi tahunan tercatat melandai dari 2,88 persen menjadi 2,53 persen.
“Penyumbang inflasi adalah komoditas seperti emas perhiasan, daging ayam ras, udang basah, hingga pakaian muslim wanita. Namun, pertumbuhan ekonomi Batam tetap solid, bahkan tertinggi di Provinsi Kepri,” sebut dia di lokasi yang sama.
Tak hanya itu, transformasi pembayaran di Batam juga menunjukkan tren positif. Sejak 2022, pembayaran pajak dan retribusi sudah sepenuhnya terdigitalisasi. Penggunaan QRIS, termasuk transaksi lintas negara, terus mengalami lonjakan baik dari sisi volume, user, maupun merchant.
Bagi masyarakat Batam, stabilitas ini lebih dari sekadar angka statistik. Ini tentang menjaga agar harga beras tetap terjangkau, agar ibu rumah tangga tidak harus mengurangi belanja lauk, dan agar pengusaha kecil tetap bisa berjualan tanpa dihantui ketidakpastian harga.
Editor:Zalfirega