MATAPEDIA6.com, BATAM– Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Kepulauan Riau mengadukan aksi pencopotan spanduk Prabowo-Gibran di Welcome to Batam yang dianggap merugikan.
Pengaduan ini pada Senin (01/01/2024) ke Polresta Barelang buntut aksi pencopotan spanduk Prabowo-Gibran diduga oleh ketua Bawaslu Kepri dan ketua Bawaslu Kota Batam.
“Laporan pengaduan masyarakat (LPM) terkait perusakan Alat Praga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kepri dan Kota Batam,” ungkap Ketua Tim Hukum dan Advokasi TKD Prabowo-Gibran Musrin, S.H., M.H., CPL., CPLE., CPM., CPrM., CPPPLS dalam keterangannya, Selasa (2/12/2023).
Pengaduan yang dibuat diharapkan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku dengan dugaan perusakan.
“Dugaan yang tadi kita sampaikan ke pihak Polresta Barelang, dalam hal ini kita buat laporan pengaduan dulu dengan dugaan perusakan,” kata Musrin.
Musrin menegaskan pemasangan spanduk Prabowo-Gibran telah mengantongi izin dari pemerintah Kota (Pemko) Batam yang telah dikeluarkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Berdasarkan surat dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengeluarkan surat nomor: B/2294/100.3.12/XII/2023 yang ditangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Azril Apriansyah pada 27 Desember 2023.
Surat ini sebagai balasan dari surat izin peminjaman tempat Welcome to Batam untuk pemasangan baliho gemoy yang dari DPD Gerindra Kepri di hari yang sama. Bernomor surat: KR/12-1136/A/DPD-GERINDRA/2023.
“Sebelum kita memasang baliho tersebut kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,” katanya.
Selain itu, kata dia, jika pihaknya akan melaporkan diduga Ketua Bawaslu Kepri dan Batam ke DKPP atas dugaan semena-mena.
“Setelah ini, kami juga akan melaporkan hal tersebut ke DKPP,” sebut dia.
Mengenai beda pandangan dengan Ketua TKD Prabowo Gibran Kepri Asman Abnur, Musrin mengeklaim bahwa TKD Prabowo-Gibran tetap solid dan kompak.
“Ketua TKD sebenarnya Sudah mengetahui persoalan ini, mungkin saja ia lupa,” tuturnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam Rudi Panjaitan saat dikonfirmasi enggan merespons matapedia6. Belum ada tanggapan lebih lanjut terkait perizinan tersebut.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri), Zulhadril Putra, belum merespons konfirmasi pesan singkat dikirim matapedia6 terkait aduan TKD tersebut.
Matapedia6 masih berupaya untuk meminta tanggapan dari Bawaslu.
Cek berita artikel lain di Google News
Penulis: Rega|Editor:Redaksi
