MATAPEDIA6.com, BATAM– Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid mengapresiasi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad disebut ‘menolak’ penetapan upah minimum sektoral atau UMSK Batam.
“Gubernur menolak penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Batam karena batas waktu penetapan sudah terlewati,” ujar Rafki baru-baru ini.
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024, UMSK harus ditetapkan paling lambat 18 Desember 2024. Penetapan ini seharusnya dilakukan oleh gubernur setelah rekomendasi dari Dewan Pengupahan, namun sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan.
“Keputusan gubernur dianggap tepat untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, katanya.
Kemudian sesuai Pasal 9 Ayat 2 Poin ‘b’ Permenaker No 16 Tahun 2024, dasar penetapan UMSK harus berdasarkan “kesepakatan” di Dewan Pengupahan.
Jika dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan gubernur untuk tidak menetapkan UMSK adalah tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.
Selanjutnya, semua pihak harus memahami bahwa dengan kenaikan UMK Batam yang mencapai 6,5 persen sudah sangat memberatkan pengusaha. Karena nilai kenaikan ini jauh di atas perkiraan sebelumnya, yang mana kita memperkirakan bahwa UMK Batam itu hanya akan naik sekitar 4,5 persen saja.
“Sesuai dengan formulasi yang ada dalam PP 51 Tahun 2023. Artinya adalah kelebihan 2 persen dari perkiraan kita semula,” imbuhnya.
Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMSK) di Batam dikhawatirkan dapat menyebabkan banyak usaha kolaps, mengingat UMK Batam 2024 telah naik menjadi Rp 4.685.050, yang merupakan kenaikan 4,1% dari tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, semua pihak diimbau untuk menerima kondisi saat ini dan tidak menetapkan UMSK, agar pengusaha dapat beradaptasi dengan beban biaya yang ada.
“Penetapan UMSK yang tidak disepakati berpotensi menambah tekanan pada sektor usaha di Batam,” sebut dia.
Dalam pandangannya, ketidakjelasan definisi dalam Permenaker 16 Tahun 2024 juga menjadi hambatan besar bagi tercapainya kesepakatan.
Bahkan, pihak pemerintah, akademisi dan BPS pun tidak memiliki panduan yang jelas dalam pembahasan ini.
“Kepada pemerintah pusat, APINDO Kota Batam mengimbau agar memberikan aturan yang jelas dan petunjuk teknis perihal UMSK ini,” ujarnya.
Ia menambahkan karena di dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Batam, semua pihak kebingungan dengan beberapa definisi yang ada di Permenaker 16 Tahun 2024 tersebut.
Baik pihak pemerintah, akademisi, bahkan pihak BPS pun tidak bisa memberikan definisi dan penjelasan yang clear mengenai beberapa istilah dalam Permenaker tersebut. Sehingga semua pihak hanya meraba-raba denga mengira-ngira tanpa adanya satu kepastian definisi.
“Hal inilah yang menimbulkan sulitnya muncul kesepakatan di Dewan Pengupahan Kota Batam. Jangankan mengenai nilai, menentukan sektor mana saja, DPK Batam tidak bisa sepakat,” bebernya.
Apindo mengimbau para pengusaha di Kota Batam untuk mematuhi nilai UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan membayar karyawannya sesuai dengan nilai UMK yang telah ditetapkan di tahun 2025 nanti.
“Jika ada yang mengalami kesulitan pembayaran upah akibat kenaikan yang cukup tinggi ini, dipersilahkan melapor ke APINDO Kota Batam atau bisa juga melapor ke Disnaker Kota Batam,” tuturnya.
Cek berita artikel lainnya di Google News
Penulis:Rega|Editor:Miezon
