MATAPEDIA6.com, BATAM-Badan Pengusahaan (BP) Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra bersama tujuh Deputi kini tengah menyusun daftar masalah serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh investor.
Tiga Deputi BP Batam mengundang investor dan pelaku usaha pada Selasa (3/6/2025) di Ruang Balairungsari BP Batam untuk berdiskusi dan mensosialisasikan skema simplifikasi perizinan di KPBPB Batam.
Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Francis, Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur Mouris Limanto, serta Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad memimpin diskusi dan paparan tersebut.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2029 dari Bapak Presiden adalah sebesar 8%, dan Batam memiliki proyeksi yang lebih tinggi, yaitu 10%,” ujar Fary Francis, Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan.
“Kami terus melakukan safari dengan mengunjungi Kawasan Industri untuk memetakan kendala investasi serta merancang solusi. Langkah ini kami ambil untuk mencapai tujuan investasi yang inklusif dan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Presiden,” tambah Fary Francis.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 10%, BP Batam merancang beberapa langkah strategis, antara lain:
a. Menyederhanakan perizinan lahan tanpa memerlukan Fatwa Planologi dan Izin Pematangan Lahan;
b. Mengembalikan sejumlah perizinan yang saat ini diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait dan mengalihkan kembali ke BP Batam;
c. Membangun Dashboard Pengaduan Real-Time untuk Pelaku Usaha;
d. Menyediakan One Stop Service terpusat (BP Batam dan Pemko Batam), serta langkah strategis lainnya.
Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur Mouris Limanto menambahkan bahwa proses perizinan lahan yang sebelumnya memakan waktu ±70 hari kini akan dipersingkat dengan menghapuskan Fatwa Planologi dan Izin Pematangan Lahan.
“Berdasarkan kajian yang kami lakukan, Pematangan Lahan ini justru menyebabkan tanah menjadi gundul, karena hanya dimatangkan tanpa pengalokasian lebih lanjut. Hal ini dapat menyebabkan banjir,” jelas Mouris.
Dengan kajian tersebut, BP Batam merancang langkah-langkah simplifikasi perizinan dan mengundang pelaku industri dan investor untuk bersama-sama menyempurnakan desain simplifikasi yang telah dibuat.
“Dari kajian kami, kami menemukan bahwa kami membutuhkan penyederhanaan perizinan dan timeline yang lebih cepat. Ini yang sedang kami rancang, dan kami ingin mendengar masukan dari pelaku usaha untuk memperkaya rencana ini,” terangnya Mouris.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari pelaku usaha dan pimpinan asosiasi. Mereka berharap agar rencana yang telah disusun dapat terwujud sesuai harapan. Salah satunya adalah Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan.
“Terobosan ini sangat luar biasa, terutama jika perizinan dari Kementerian/Lembaga bisa dialihkan ke Batam. Kami para pengusaha siap mendukung. Kami, pelaku usaha properti, juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah (BP Batam) terkait kepastian timeline perizinan yang jelas, karena industri merupakan penyokong utama pertumbuhan ekonomi di Batam,” ujar Robinson.
Selain itu, perwakilan dari Pemerintah Kota Batam, Kepolisian Daerah Provinsi Kepri, Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, serta pimpinan asosiasi lainnya juga turut hadir. **r
