MATAPEDIA6.com, BATAM-Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik bertema “Sinergi Pemungutan Opsen Pajak dan Penerimaan Pajak Daerah” di Harris Hotel Batam Center, Sabtu (23/5/2026).
Forum ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk mendongkrak penerimaan pajak daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Firmansyah hadir mewakili Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pesan tertulis Plh Wali Kota yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar optimalisasi pendapatan daerah berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam menggelar kegiatan tersebut sebagai ruang konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam melalui Samsat Batam serta Bapenda Kota Batam.
Kolaborasi itu difokuskan untuk memperkuat penerimaan pajak daerah, terutama melalui implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Baca juga:Pemadaman Listrik Picu Gangguan Jaringan Indosat di Sumatra, Pemulihan Dilakukan Bertahap
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan peningkatan pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan transformasi tata kelola pendapatan daerah yang modern, transparan, dan berbasis digital.
“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam membangun sistem perpajakan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pajak bukan hanya soal penerimaan daerah, tetapi juga bentuk gotong royong masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Batam,” ujar Firmansyah dilansir dari laman media center, Sabtu malam.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Batam terus mendorong pelayanan publik yang cepat, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, pelayanan yang baik akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Ketika masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan dan pelayanan yang baik, maka kesadaran untuk membayar pajak juga akan tumbuh dengan sendirinya. Karena itu, pelayanan publik harus terus diperkuat,” katanya.
Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai strategi dan transformasi kebijakan opsen pajak yang kini menerapkan sistem split payment atau pemisahan pembayaran otomatis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme itu dinilai mampu mempercepat aliran kas daerah sekaligus meningkatkan kepastian penerimaan secara real time.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan melalui pengembangan kanal pembayaran multiplatform, seperti dompet digital (e-wallet) dan mobile banking. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah juga memperkuat transparansi melalui dashboard pemantauan pendapatan daerah secara real time.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kota Batam, Ulik Mulyawan, menegaskan bimtek menjadi momentum penting untuk membangun pemahaman bersama terkait implementasi opsen pajak daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan pajak daerah semakin optimal, transparan, serta memberikan dampak nyata terhadap pembangunan Kota Batam,” ujarnya.
Ulik menambahkan, Bapenda Kota Batam terus mendorong inovasi pelayanan berbasis digital agar masyarakat dapat mengakses layanan perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan efisien.
Bimtek juga membahas berbagai tantangan implementasi opsen pajak, mulai dari sinkronisasi sistem teknologi informasi, penguatan koordinasi antarinstansi, hingga strategi pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah didorong memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menopang kemandirian fiskal daerah.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan menghadirkan narasumber Tenaga Ahli SmartID, Damas Dwi Anggoro, S.AB., M.A. Sebanyak 120 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemangku kepentingan pelayanan publik, instansi terkait di Kota Batam, hingga Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Batam Center atau Samsat Batam Center, Patrick Nababan.
Baca juga:Polsek Sei Beduk Tangani Laporan Internal Serikat Pekerja PT Infineon
Editor:Miezon
