MATAPEDIA6.com, BATAM — Pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menjadi salah satu perhatian Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta saat berkunjung ke DPRD Kota Batam, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan wakil rakyat dari Ibu Kota menggali informasi mengenai prioritas pembangunan infrastruktur publik di Batam, termasuk kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, menerima langsung kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam itu. Rombongan Komisi D DPRD DKI Jakarta dipimpin Ketua Komisi D, Hj. Yuke Yurike, ST., MT., didampingi Wakil Ketua Komisi Muhammad Idris dan sejumlah anggota.
Yunus menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, Batam memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dari daerah lain karena melibatkan dua institusi dengan kewenangan masing-masing, yakni Pemko Batam dan BP Batam.
“Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ujarnya.
Dalam diskusi, Yunus menjelaskan BP Batam menangani sejumlah infrastruktur strategis, seperti jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, hingga sarana kebutuhan umum, termasuk penyediaan air.
Sementara itu, Pemko Batam lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman hingga kawasan hinterland.
Pembagian kewenangan tersebut turut memengaruhi pengelolaan infrastruktur dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Yunus menyebut sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar dari sektor infrastruktur.
Baca juga:Ketua DPRD Batam Dukung ASN Kepri Ikuti Latihan Militer, Ini Pesan Kamaluddin
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelasnya.
Selain membahas pembagian kewenangan, kedua lembaga legislatif juga bertukar pengalaman mengenai prioritas pembangunan, kebijakan infrastruktur publik, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.
Yunus turut memaparkan sejumlah tantangan pembangunan infrastruktur yang dihadapi Batam. Diskusi tersebut menjadi ruang bagi kedua pihak untuk memahami perbedaan karakteristik pembangunan dan tata kelola infrastruktur di masing-masing daerah.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kota Batam dan Komisi D DPRD DKI Jakarta diharapkan dapat memperluas pertukaran informasi dan pengalaman, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pertemuan berlangsung dalam suasana interaktif dan ditutup dengan sesi foto bersama.
Baca juga:Danlanud Hang Nadim Berganti, Ketua DPRD Batam Dorong Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Editor:Redaksi
