MATAPEDIA6.com, BATAM – Dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester tanpa pita cukai di Batam ikut menjadi perhatian setelah seorang wartawan berinisial H ditahan Polresta Barelang.
Polisi memastikan informasi mengenai rokok yang menjadi objek pemberitaan tersebut tetap akan ditindaklanjuti, meski perkara hukum yang menjerat H berkaitan dengan dugaan pengancaman disertai pencemaran.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, membenarkan penyidik telah menahan H. Dalam perkara ini, polisi menerapkan Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Agung menjelaskan, persoalan hukum tersebut bermula dari pemberitaan yang mengaitkan foto atau nama seorang warga dengan aktivitas penjualan rokok.
Setelah berita dipublikasikan, H diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang merasa dirugikan agar pemberitaan tersebut diturunkan.
“Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 483 ayat (1) huruf a terkait dugaan pengancaman dengan pencemaran,” kata Agung kepada awak media, usai jumpa pers di Polresta Barelang, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyebut pemberitaan yang dipersoalkan telah dihapus atau di-take down.
Di tengah proses hukum tersebut, awak media mempertanyakan tindak lanjut atas substansi pemberitaan mengenai dugaan penjualan rokok Manchester tanpa pita cukai.
Agung memastikan kepolisian tetap membuka ruang untuk mendalami informasi tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan merupakan kewenangan Bea Cukai.
Baca juga:Polresta Barelang Bongkar Penyelewengan BBM Pertalite di Batam, Pelaku Jual Rp17 Ribu per Botol
“Terkait rokoknya juga, saya bilang saja di sini, itu akan kita tindak lanjuti juga. Namun perlu rekan-rekan ketahui, terkait Undang-Undang Kepabeanan itu domainnya Bea Cukai,” ujarnya.
Menurut Agung, hingga Kamis (19/11/2026), belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian mengenai pihak atau pengusaha yang diduga menjalankan usaha penjualan rokok ilegal tersebut.
Ia menegaskan, kepolisian menjalankan penanganan perkara berdasarkan laporan maupun pengaduan masyarakat, bukan atas tindakan sepihak.
“Kita bergerak tidak semena-mena, itu berdasarkan laporan dan ada pengaduan dari masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Satreskrim Polresta Barelang mengamankan H di kawasan Nagoya, Batam, pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 04.00 WIB.
Agung menjelaskan, penanganan perkara bermula dari pengaduan seorang warga yang merasa dirugikan setelah pemberitaan mengenai usahanya dipublikasikan. H diduga meminta uang agar berita tersebut dihapus.
Dalam komunikasi antara kedua pihak, muncul permintaan uang hingga Rp75 juta. Setelah melalui pembicaraan, disepakati pembayaran awal sebesar Rp10 juta.
Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening pribadi H. Polisi menyebut pemberitaan yang dipersoalkan langsung diturunkan setelah transaksi berlangsung.
“Kita amankan wartawan itu karena sudah ada transferan Rp10 juta ke rekening wartawan tersebut, dan langsung di-take down beritanya,” ujar Agung dalam keterangan sebelumnya.
Polisi menyatakan uang Rp10 juta tersebut masih utuh di rekening H dan belum digunakan.
Dalam proses penyidikan, polisi juga menyebut akan meminta keterangan dari sejumlah pihak media yang namanya muncul dalam komunikasi terkait permintaan uang tersebut.
Penyidik turut berencana meminta pandangan Dewan Pers mengenai aspek jurnalistik dalam perkara ini. Berdasarkan penelusuran awal kepolisian, media yang digunakan H disebut belum terdaftar di Dewan Pers.
Agung menegaskan, profesi wartawan tidak membuat seseorang berada di luar jangkauan hukum. Setiap orang tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melanggar ketentuan hukum.
Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam kasus ini. Pertama, proses hukum terhadap H atas dugaan pengancaman dengan pencemaran. Kedua, tindak lanjut informasi mengenai dugaan peredaran rokok Manchester tanpa pita cukai yang menjadi objek pemberitaan.
Keduanya merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan penanganan sesuai kewenangan masing-masing institusi, sehingga proses hukum terhadap wartawan H tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk mengklarifikasi dugaan peredaran rokok ilegal tersebut.
Baca juga:45 Orang Jadi Tersangka, Pertamina Perkuat Pengawasan Solar Subsidi di Aceh
Editor:Zalfirega











