MATAPEDIA6.com, BATAM-Pertumbuhan investasi dan aktivitas industri di Batam membawa konsekuensi terhadap meningkatnya mobilitas penduduk. Kondisi ini mendorong kebutuhan pemerintah terhadap data yang akurat untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota Batam mengembangkan aplikasi BATAMKU, sebuah sistem pendataan mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Batam melalui jalur pelabuhan.
Inovasi ini tidak sekadar mencatat pergerakan penumpang. Pemerintah berharap data yang terkumpul dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pembangunan kawasan, memperkuat perencanaan infrastruktur, serta mendukung iklim investasi di Batam.
Implementasi awal BATAMKU direncanakan berlangsung di Pelabuhan Sekupang. Setelah melalui uji coba dan evaluasi, sistem tersebut akan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Kota Batam.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pengembangan BATAMKU merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola pemerintahan berbasis data.
Menurutnya, informasi mengenai mobilitas penduduk dibutuhkan agar pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah.
Baca juga:Batam Perkuat Keamanan Data, Sekda Firmansyah Ikuti Pelatihan Siber di Seoul
“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.
Data Mobilitas untuk Membaca Kebutuhan Industri
Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), Batam memiliki pergerakan penduduk yang berkaitan erat dengan aktivitas industri, perdagangan, investasi, dan pariwisata.
Pertumbuhan sektor-sektor tersebut turut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, transportasi, fasilitas publik, hingga infrastruktur pendukung kawasan.
Karena itu, ketersediaan data mobilitas berpotensi membantu pemerintah membaca perubahan kebutuhan masyarakat secara lebih terukur.
Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kapasitas fasilitas pelabuhan, akses transportasi antarkawasan, serta kebutuhan layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
Dari sisi ekonomi, data pergerakan masyarakat juga dapat memberikan gambaran mengenai dinamika aktivitas pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Amsakar menegaskan, pertumbuhan investasi harus berjalan beriringan dengan kesiapan tenaga kerja dan infrastruktur pendukung.
“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” katanya.
Informasi mengenai pola kedatangan dan tujuan perjalanan masyarakat juga berpotensi menjadi masukan dalam memetakan dinamika kebutuhan tenaga kerja.
Jika dipadukan dengan data sektoral lainnya, informasi tersebut dapat membantu pemerintah menyelaraskan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dengan kebutuhan industri.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengembangan kawasan dan peningkatan investasi dapat berjalan seiring dengan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
BP Batam dan Pemko Batam Siapkan Integrasi Data
Selain mendukung perencanaan ekonomi, BATAMKU juga diarahkan untuk memperkuat integrasi data antarlembaga melalui semangat Satu Data Indonesia.
Pemko Batam dan BP Batam telah membahas mekanisme pendataan, integrasi informasi, serta kesiapan operasional sistem melalui Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan sejumlah instansi, antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.
Koordinasi tersebut diperlukan agar data yang dihimpun memiliki standar yang konsisten dan dapat dimanfaatkan setiap instansi sesuai kewenangannya.
Bagi BP Batam, integrasi data menjadi salah satu elemen pendukung dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Sekupang Jadi Lokasi Uji Coba
Pelabuhan Sekupang akan menjadi titik awal implementasi BATAMKU. Tahap ini sekaligus menjadi pengujian terhadap kesiapan teknologi, mekanisme pendataan, kapasitas petugas, dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.
Pemerintah akan mengevaluasi hasil penerapan awal sebelum memperluas sistem ke pelabuhan lainnya di Batam.
Di sisi lain, pengelolaan data pribadi menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Sistem harus memiliki kejelasan tujuan pendataan, pembatasan akses, keamanan informasi, serta mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian data.
Kemudahan akses juga menjadi perhatian, termasuk bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar.
Amsakar mengatakan keberhasilan BATAMKU tidak hanya ditentukan oleh penerapan teknologi, tetapi juga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia berharap sistem tersebut dapat memberikan kontribusi lebih luas, tidak hanya bagi Batam, tetapi juga Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat dalam memahami dinamika mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar. (\*)
Baca juga:Gedung Hemat Energi Jadi Peluang Bisnis Baru, OJK Siapkan Panduan Pembiayaan











