MATAPEDIA6.com, BATAM– Aktivitas permainan jackpot dan penjualan minuman keras (miras) di kawasan Cahaya Garden, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, menuai penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengevaluasi perizinan hingga menghentikan operasional usaha tersebut jika terbukti melanggar ketentuan.
Penolakan itu mengemuka setelah tempat permainan jackpot beroperasi di kompleks pertokoan Cahaya Garden, Blok AB Nomor 5, Kelurahan Sadai. Warga menilai keberadaan usaha tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berada di sekitar permukiman, tempat ibadah, dan lingkungan pendidikan.
Ketua DPD Kamtibmas Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Meidison Simamora, mengatakan aktivitas gelper dan jackpot berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama bagi generasi muda di lingkungan sekitar.
“Kami meminta kepada penegak hukum maupun instansi terkait untuk melakukan tindakan, yakni penutupan terhadap kegiatan usaha gelper ataupun judi ketangkasan serta jackpot yang berada di kompleks pertokoan Cahaya Garden,” kata Meidison dalam pertemuan bersama warga, dalam keterangannya kepada wartawan Jumat (20/11/2026).
Meidison menegaskan, pihaknya tidak hanya menyampaikan keberatan melalui pertemuan dengan masyarakat. Mereka juga menyiapkan langkah administratif dengan mendatangi sejumlah instansi pemerintah untuk meminta audiensi dan mendorong tindakan konkret.
Agenda tersebut dimulai dengan permintaan audiensi kepada Dinas Pariwisata pada 21 November 2026. Selanjutnya, pihaknya berencana menyampaikan surat kepada instansi terkait pada 24 November dan Wali Kota Batam pada 25 November 2026.
Baca juga:OJK Ungkap Tantangan Perbankan Nasional, dari Gejolak Global hingga Ancaman Siber
Selain mendesak pemerintah, Meidison mengaku telah menyurati pemilik ruko dan manajemen kawasan Cahaya Garden. Pihaknya meminta pemilik bangunan mengevaluasi kontrak sewa dan mengambil tindakan apabila penyewa terbukti menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar aturan.
Mereka juga meminta pengelola kawasan mencabut rekomendasi lingkungan apabila ditemukan pelanggaran serta membantu aparat kepolisian dan instansi pemerintah memeriksa identitas penyewa dan kelengkapan perizinan usaha.
Meidison menyebut pihaknya memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima agar aktivitas yang dipersoalkan dihentikan atau tempat usaha dikosongkan.
Penolakan serupa datang dari Perkumpulan Mubaligh Batam (PMB) Kecamatan Bengkong. Ketua PMB Bengkong, Imam Firudin, menyoroti keberadaan penjualan miras dan permainan jackpot yang menurutnya dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat.
Imam menilai pemerintah perlu memastikan kegiatan usaha di kawasan permukiman tidak mengganggu kenyamanan warga, terlebih jika berada dekat tempat ibadah dan sekolah.
“Kami ini para dai yang setiap saat berkhutbah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melaksanakan pengajian, serta mengajak masyarakat melakukan amar makruf nahi mungkar. Kami sangat mencintai kedamaian dan ingin generasi penerus di Batam tumbuh dalam lingkungan yang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberatan PMB bukan sekadar mewakili kepentingan kalangan mubaligh. Organisasi tersebut ingin menjaga lingkungan sosial Bengkong tetap aman dan kondusif.
Karena itu, PMB Bengkong meminta pemerintah daerah dan aparat terkait memeriksa aktivitas penjualan miras serta permainan jackpot di kawasan tersebut. Mereka juga mendorong penutupan apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran perizinan atau ketentuan hukum.
“Kami cinta damai. Kami berharap ada respons dan langkah nyata dari instansi terkait. Kami masih menunggu hasil dan upaya yang akan dilakukan pemerintah,” kata Imam.
Meidison mengatakan, masyarakat masih menunggu respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut. Namun, jika tidak ada tindak lanjut dan aktivitas yang dipersoalkan tetap berjalan, pihaknya bersama warga Bengkong mempertimbangkan menggelar demonstrasi.
Mereka berencana menyampaikan surat pemberitahuan aksi pada 28 November 2026 sebagai langkah lanjutan untuk menyuarakan keberatan masyarakat.
Warga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera memeriksa legalitas serta aktivitas usaha di Cahaya Garden. Mereka meminta penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan hukum agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
Baca juga:Cek Tagihan Listrik Kini Bisa Lewat Ponsel, PLN Batam Ingatkan Batas Pembayaran Tanggal 20
Editor:Redaksi











