MATAPEDIA6.com, BATAM — Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batam, Rabu (2/7/2025).
Dalam pidatonya, Amsakar mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberi masukan sekaligus menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa perubahan APBD ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Perubahan ini kami arahkan untuk memperkuat sektor-sektor vital yang berdampak langsung pada warga,” ujar Amsakar dikutip dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025).
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam tanggapan Pemko Batam meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, penambahan personel pemungut retribusi sampah, serta kerja sama pemanfaatan aset daerah bersama pihak swasta.
Amsakar juga menyebutkan bahwa belanja operasi naik 6,61 persen dan akan dialokasikan untuk kebutuhan pegawai CPNS dan PPPK baru, operasional kebersihan, kesehatan, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
“Belanja modal pun kami tingkatkan 25,70 persen. Fokusnya pada penanganan sampah, pembangunan sarana pendidikan, peningkatan jalan, penanganan banjir, dan sarana pelayanan publik lainnya,” tambahnya.
Merespons saran DPRD, Pemko Batam juga sepakat untuk mengarahkan belanja daerah ke program prioritas seperti subsidi sembako, subsidi bunga pinjaman UMKM, bantuan sosial bagi lansia, perlindungan sosial untuk pekerja rentan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Amsakar turut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan internal dan tata kelola keuangan daerah. Upaya itu dilakukan melalui peran aktif Inspektorat Daerah, evaluasi kinerja BUMD, hingga efisiensi belanja agar tidak membebani APBD.
Ia berharap pembahasan lanjutan Ranperda bisa berjalan lancar dan program-program prioritas segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap pandangan dan masukan dari fraksi akan menjadi acuan penting dalam menyempurnakan pelaksanaan Perubahan APBD 2025 agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tutup Amsakar.**
