MATAPEDIA6.com, BATAM— Pemerintah Kota Batam mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 untuk membiayai program yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Penanganan banjir, pemerataan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja menjadi sejumlah prioritas yang disiapkan pemerintah daerah.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah juga harus menunjukkan hasil nyata dari setiap program yang dijalankan.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia mengapresiasi berbagai masukan dan catatan fraksi-fraksi DPRD yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan anggaran. Pemko Batam, kata dia, tetap mengacu pada arah kebijakan KUA-PPAS dan kemampuan keuangan daerah dalam menentukan program prioritas.
Baca juga:Irjen Suhendri Jadi Kapolda Kepri, Siap Lanjutkan Inovasi dan Perkuat Pelayanan Publik
Amsakar juga meminta setiap perangkat daerah menyusun program dengan target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas. Langkah tersebut bertujuan memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Infrastruktur, banjir, dan sampah masuk prioritas
Di sektor infrastruktur, Pemko Batam merencanakan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, penambahan unit sekolah baru, serta pembangunan ruang kelas baru. Pemerintah juga mengarahkan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di wilayah mainland maupun hinterland.
Amsakar mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan tingkat urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan sebelum menjalankan proyek infrastruktur.
Penanganan banjir juga menjadi salah satu fokus dalam penyusunan APBD 2027. Pemko Batam menyiapkan pendekatan terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi saluran, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan air, serta penguatan sistem pompa.
Pemerintah juga akan mengendalikan kawasan rawan banjir sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko genangan di sejumlah wilayah Batam.
Sementara itu, pembenahan pengelolaan sampah akan mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, hingga pengelolaan di tempat pemrosesan akhir.
Pemko Batam merencanakan pembangunan lanjutan landfill di tempat pemrosesan akhir (TPA), pengembangan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), serta penambahan arm roll truck dan bin container. Pemerintah juga menyiapkan penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Beasiswa, fasilitas kesehatan, dan akses layanan publik
Di bidang pendidikan, Pemko Batam mengarahkan anggaran untuk memperluas akses belajar sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Program yang disiapkan meliputi bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, bantuan seragam bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, serta beasiswa mahasiswa, termasuk dari wilayah hinterland.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru.
Pada sektor kesehatan, Pemko Batam menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Upaya tersebut mencakup peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, penyediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan.
Arah kebijakan tersebut menempatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sebagai bagian dari hasil pembangunan yang perlu dirasakan masyarakat.
Pemko Batam bidik penyerapan tenaga kerja lokal
Selain infrastruktur dan layanan dasar, Pemko Batam juga memasukkan penguatan ekonomi masyarakat dalam arah kebijakan APBD 2027.
Pemerintah akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan industri, serta fasilitasi perizinan usaha.
Untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga setempat, Pemko Batam telah menandatangani nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Kesepakatan itu diarahkan untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Amsakar menegaskan, pemerintah akan mengukur keberhasilan program melalui capaian yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya berdasarkan realisasi belanja.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Amsakar berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat membahas Ranperda APBD 2027 secara konstruktif, terbuka, dan tepat waktu.
Dengan demikian, anggaran yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam.
Baca juga:Telkom Ungkap Strategi Percepat Adopsi AI di Indonesia, Tekankan Infrastruktur dan Kolaborasi
Editor:Zalfirega
