MATAPEDIA6.com, BATAM – Pertumbuhan industri dan investasi di Batam menghadapi tantangan baru di sektor energi.
Di tengah proyeksi lonjakan kebutuhan listrik hingga 2034, ketersediaan dan harga gas bumi menjadi faktor penting untuk menjaga pasokan listrik sekaligus mendukung ekspansi kawasan industri.
PT PLN Batam mencatat kebutuhan gas bumi di Batam saat ini diperkirakan mencapai 168 BBTUD. Namun, pasokan yang tersedia baru sekitar 161 BBTUD.
Artinya, terdapat selisih sekitar 7 BBTUD antara kebutuhan dan pasokan gas.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Wyndham Panbil, Batam, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung pada 20–22 November 2026 itu membahas kebutuhan, ketersediaan, serta harga gas bumi untuk menopang pertumbuhan industri dan sektor kelistrikan Batam.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital PLN Batam, Romy Andry, mengatakan perusahaan terus memperkuat kesiapan sistem kelistrikan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi energi masyarakat dan industri.
Saat ini, PLN Batam melayani 412.426 pelanggan ritel dengan daya tersambung mencapai 2.515 MVA.
Baca juga:Cek Tagihan Listrik Kini Bisa Lewat Ponsel, PLN Batam Ingatkan Batas Pembayaran Tanggal 20
Konsumsi listrik sektor industri mengambil porsi sekitar 40 persen dari total kebutuhan pelanggan.
PLN Batam juga mencatat daya mampu pasok mencapai 949 MW, sedangkan beban puncak berada di angka 806 MW.
Dengan kondisi tersebut, sistem kelistrikan Batam memiliki cadangan daya atau reserve margin sebesar 15,07 persen pada 2026.
“Kami terus menjaga keandalan sistem kelistrikan Batam tanpa subsidi bagi 412.426 pelanggan ritel, sekaligus memastikan kesiapan daya mampu pasok untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri,” ujar Romy dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Tantangan berikutnya terletak pada ketergantungan pembangkit terhadap gas bumi.
Saat ini, sekitar 88 persen sumber energi pembangkit listrik PLN Batam berasal dari gas.
Kondisi tersebut membuat kepastian pasokan dan harga gas berpengaruh langsung terhadap biaya penyediaan listrik.
Terlebih, sekitar 50 persen kebutuhan gas PLN Batam masih memperoleh alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Ketika kuota tersebut habis, PLN Batam berpotensi menggunakan gas dengan harga pasar yang lebih tinggi.
Di tengah persoalan pasokan gas, PLN Batam mulai menyiapkan ekspansi kapasitas pembangkit untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi kawasan.
Berdasarkan proyeksi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) skenario tinggi, penjualan listrik diperkirakan meningkat lebih dari lima kali lipat hingga 2034.
Pertumbuhan tersebut sejalan dengan ekspansi industri, pengembangan kawasan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan pusat data (data center).
PLN Batam menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 3.600 MW hingga 2034.
Pengembangan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memastikan ketersediaan listrik seiring masuknya investasi dan bertambahnya kebutuhan energi di Batam, Rempang, dan Galang.
“Menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik yang semakin pesat, PLN Batam telah menyiapkan pengembangan pembangkit dengan total tambahan kapasitas sekitar 3.600 MW hingga 2034,” kata Romy.
Selain menambah kapasitas pembangkit, PLN Batam juga mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Perusahaan merencanakan lima proyek PLTS skala besar dengan total kapasitas sekitar 2.546 MWp. PLN Batam juga mengembangkan 22 proyek PLTS atap di kawasan industri dengan kapasitas gabungan 19,9 MWp.
DPR dorong kepastian pasokan gas domestik
Anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menilai pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyelaraskan data kebutuhan serta ketersediaan gas agar pasokan energi untuk industri dan pembangkit di Batam lebih terjamin.
Menurut dia, berakhirnya kontrak ekspor gas ke Singapura pada Juli 2028 juga perlu menjadi momentum untuk memperkuat alokasi gas bagi kebutuhan dalam negeri.
“Kami perlu melakukan sinkronisasi dan kalibrasi data kebutuhan serta pasokan gas antarinstansi, sekaligus merencanakan alokasi pasca-berakhirnya kontrak ekspor ke Singapura pada Juli 2028 agar prioritas domestik dan kebutuhan Batam lebih terjamin,” kata Bambang.
Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas turut memaparkan rencana penambahan pasokan gas dari sejumlah wilayah produksi, termasuk Natuna dan beberapa wilayah kerja migas lainnya.
Tambahan pasokan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan gas untuk kebutuhan domestik, termasuk membuka peluang peningkatan alokasi bagi Batam setelah kontrak ekspor ke Singapura berakhir.
Bagi Batam yang terus mengembangkan kawasan industri dan menarik investasi, kepastian energi menjadi salah satu penentu daya saing.
Karena itu, sinkronisasi kebijakan pasokan gas, harga energi, dan rencana pengembangan pembangkit menjadi pekerjaan penting agar pertumbuhan ekonomi tidak terkendala persoalan kelistrikan.
Baca juga: PLN Batam dan Pemko Salurkan Bantuan Rp4,82 Miliar untuk Korban Bencana NTT
Editor: Redaksi











