MATAPEDIA6.com, JAKARTA– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat standar kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Melalui aturan baru, perusahaan diwajibkan menjaga rasio solvabilitas minimum sebesar 120 persen sekaligus memperkuat modal untuk mengantisipasi risiko kerugian.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Regulasi ini menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat fondasi bisnis industri asuransi di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar.
Ketentuan rasio solvabilitas minimum atau Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120 persen menjadi salah satu poin utama dalam regulasi tersebut.
Artinya, perusahaan asuransi dan reasuransi harus menjaga kecukupan modal agar mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis dan tertanggung.
Beban permodalan lebih besar juga berlaku bagi perusahaan yang masuk kategori Domestic Systemically Important Insurer (D-SII).
Kelompok perusahaan yang dinilai memiliki dampak sistemik terhadap industri keuangan domestik ini wajib menyediakan tambahan modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).
Baca juga:Pertamina Setor PBBKB Rp421 Miliar ke Kepri, Jadi Penopang Penerimaan Daerah
OJK menetapkan POJK 18 Tahun 2026 pada 2 Oktober 2026 dan mengundangkannya pada 26 Oktober 2026. Regulasi tersebut menyempurnakan metode penghitungan solvabilitas agar kebutuhan modal perusahaan lebih mencerminkan profil dan tingkat risiko bisnis masing-masing.
Dalam aturan baru ini, OJK membagi modal yang tersedia menjadi dua kategori, yakni modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2).
Pengelompokan tersebut mempertimbangkan karakteristik instrumen permodalan serta kemampuan masing-masing instrumen dalam menyerap kerugian.
Perusahaan juga dapat memperhitungkan pinjaman subordinasi sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulator.
Dari sisi risiko, penghitungan MMBR kini mencakup empat komponen utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional.
Pendekatan tersebut membuat kebutuhan modal tidak sekadar mengacu pada batas minimum, tetapi juga mempertimbangkan potensi kerugian yang dapat muncul dari aktivitas bisnis perusahaan.
Penyesuaian ini sekaligus menyelaraskan ketentuan solvabilitas dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025.
Penerapan standar tersebut mengubah mekanisme pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi sehingga membutuhkan penyesuaian dalam perhitungan kecukupan modal.
OJK juga mewajibkan perusahaan menerapkan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Melalui mekanisme ini, perusahaan harus mengevaluasi kemampuan keuangannya dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan kondisi bisnis.
Penilaian tersebut mencakup simulasi tekanan atau stress test berdasarkan sejumlah skenario risiko. Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan evaluasi tersebut sedikitnya satu kali dalam setahun.
Hasil penilaian ORSA menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyusun strategi menjaga rasio solvabilitas agar tetap memenuhi ketentuan regulator.
Pengawasan juga diperkuat melalui kewajiban menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas setiap triwulan dan tahunan. Khusus laporan tahunan, perusahaan harus menyertakan hasil audit akuntan publik.
OJK menyiapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, mulai dari kewajiban pemenuhan solvabilitas, permodalan, penghitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, hingga pelaporan.
Berlaku mulai 2027, sanksi KRSM menyusul pada 2028
Meski membawa standar pengawasan yang lebih ketat, OJK memberikan waktu penyesuaian kepada pelaku industri.
Penghitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan pada laporan keuangan triwulan I 2027. Selama periode 2027, perusahaan juga memperoleh kelonggaran waktu penyampaian laporan rasio solvabilitas triwulanan, yakni paling lambat 45 hari setelah periode pelaporan berakhir.
Sementara itu, sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak memenuhi KRSM akibat penerapan ketentuan baru mulai berlaku pada periode laporan triwulan I 2028.
Melalui kebijakan ini, OJK mendorong perusahaan asuransi dan reasuransi memperkuat ketahanan keuangan, bukan sekadar memenuhi angka minimum permodalan.
Kemampuan perusahaan mengantisipasi risiko dan menyerap potensi kerugian menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Baca juga:OJK Ungkap Tantangan Perbankan Nasional, dari Gejolak Global hingga Ancaman Siber
Editor:Zalfirega











