MATAPEDIA6.com, JAKARTA– Dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, menyeret mantan Direktur Utama dan seorang konsultan bisnis ke proses hukum.
Perkara yang berkaitan dengan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp1,72 miliar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah tersebut. Penyidik OJK kemudian menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11/2026).
Dua tersangka itu masing-masing berinisial TR, yang menjabat Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.
OJK menduga keduanya terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberiannya. Dugaan tersebut berlangsung pada periode Mei 2018 hingga September 2021.
Baca juga:OJK Dorong Pelajar Melek Keuangan Digital, Cegah Risiko Investasi dan Pinjaman Ilegal
Dari sisi bisnis perbankan, perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola penyaluran pembiayaan dan pengawasan internal lembaga keuangan.
Penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan risiko kerugian sekaligus memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.
Sebelum menyerahkan kedua tersangka, penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara kepada JPU pada tahap pertama. Jaksa kemudian menyatakan berkas tersebut lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.
Dengan terpenuhinya kelengkapan berkas, penanganan perkara kini memasuki tahap penuntutan di kejaksaan.
Dalam perkara ini, penyidik menyangkakan TR melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau ketentuan Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, atau Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut.
OJK menyebut penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengawasan terhadap BPRS Khasanah Ummat.
Proses tersebut mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Melalui pengawasan dan penegakan hukum, OJK berupaya menjaga integritas industri jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan nasional.
Kedua tersangka tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Baca juga:BP Batam Siapkan 1.900 Lampu Jalan Pintar, Laporan Kerusakan Terhubung Barcode
Editor:Zalfirega
