MATAPEDIA6.com, BATAM – Realisasi investasi di Kota Batam sepanjang 2025 menunjukkan kinerja positif. Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat nilai investasi riil mencapai Rp69,30 triliun, melampaui target tahunan sebesar Rp60 triliun atau sekitar 15 persen di atas sasaran.
Capaian tersebut menempatkan Batam sebagai salah satu kawasan industri dengan kualitas eksekusi investasi yang menonjol secara nasional.
Namun, di balik pertumbuhan investasi tersebut, Batam masih menghadapi tantangan serius di sektor sosial.
Badan Pusat Statistik (BPS) Batam mencatat angka kemiskinan di Kota Batam justru meningkat sebesar 5,58 persen dari tahun 2024 ke 2025.
Hal ini mendapat tanggapan serius dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf saat menghadiri Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Hotel Aston Pelita, Lubuk Baja, Batam, Selasa (20/1/2026).
Saifullah menegaskan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan industri seperti Batam, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sesuai karakter masyarakatnya.
Baca juga: Kemensos Targetkan Bangun 100 Sekolah Rakyat per Tahun, 2025 Telah Beroperasi 166 Sekolah
“Dalam pengentasan kemiskinan ada beberapa hal utama yang perlu dilakukan. Pertama melalui pendidikan, kedua perlindungan dan jaminan sosial, dan ketiga pemberdayaan,” ujar Saifullah.
Dia menjelaskan, bantuan harus disesuaikan dengan kondisi setiap keluarga penerima manfaat.
Bagi masyarakat usia produktif, pemerintah dapat mendorong pemberdayaan melalui bantuan modal dan pelatihan keterampilan. Sementara bagi anak usia sekolah, pendidikan menjadi prioritas utama.
“Kalau usia produktif, bantuannya bisa berupa modal atau keterampilan. Kalau usia sekolah, ya wajib sekolah. Semuanya tergantung situasi dan kondisi masing-masing,” jelasnya.
Menurut Saifullah, kemiskinan di Batam memiliki karakter urban poverty, sehingga membutuhkan kolaborasi dengan sektor industri.
Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Batam agar lulusan SMA dan SMK dapat langsung terserap ke dunia kerja.
Sementara itu, Kepala BPS Batam Eko Aprianto membenarkan adanya kenaikan angka kemiskinan di Batam sebesar 5,58 persen.
Baca juga: Mendes Yandri Minta Bupati Gali Potensi Desa, Siap Kucurkan Bantuan dari Pembinaan hingga Pemasaran
Ia menegaskan bahwa saat ini seluruh kementerian dan lembaga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pendataan kemiskinan.
“DTSEN merupakan data gabungan dari Regsosek, DTKS, dan P3KE. Pemutakhiran data dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui pendamping PKH yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial di daerah,” jelas Eko.
Hasil pemutakhiran tersebut secara berkala dikirim ke BPS RI untuk menjadi dasar pembaruan data kemiskinan nasional. Untuk wilayah Kepulauan Riau, termasuk Batam, pembaruan data kemiskinan dilakukan secara berkelanjutan oleh instansi terkait.
Pertumbuhan investasi yang tinggi di Batam diharapkan ke depan dapat lebih berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
