MATAPEDIA6.com, BATAM– Pemerintah mengalihkan pembelian komoditas energi ke Amerika Serikat dan langsung memantik perdebatan. Namun kalangan akademisi melihat langkah itu bukan sekadar transaksi dagang, melainkan manuver politik-ekonomi untuk menjaga pasokan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah tekanan geopolitik global.
Ketua ISEI Cabang Batam yang juga dosen Universitas Internasional Batam, Dr Suyono Saputra, menegaskan keputusan mengimpor energi dari Amerika Serikat merupakan langkah strategis. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum perjanjian dagang untuk memainkan diplomasi yang lebih agresif.
Menurut Suyono, kebijakan tersebut berkaitan erat dengan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026. Ia menilai pemerintah sengaja memasukkan sektor energi sebagai bagian dari paket negosiasi dagang.
“Ini jelas keputusan politik sekaligus ekonomi. Pemerintah ingin memperkuat diplomasi dengan menyerap komoditas dari Amerika. Ada strategi tawar-menawar di situ,” ujar Suyono dalam diskusi “Swasembada Energi di Era Presiden Prabowo” di Batam, Selasa (24/2/2026).
Baca juga:Ancam Keluarga Pakai Pisau, Pria di Sambau Nongsa Diamankan Polisi Usai Laporan Call Center 110
Ia menekankan Indonesia sebenarnya memiliki banyak pilihan sumber energi. Namun pemerintah memilih mengalihkan pasokan dari kawasan Asia Tenggara ke Amerika karena pertimbangan strategis jangka panjang, terutama dalam konteks hubungan dagang bilateral.
Suyono juga melihat langkah ini sebagai respons atas isu ketidakseimbangan neraca dagang yang selama ini disuarakan Washington. Dengan membeli komoditas energi dari AS, Indonesia bisa menekan defisit dagang sekaligus menjaga hubungan tetap stabil.
“Ini bagian dari upaya mencapai trade balance Indonesia–Amerika. Dua-duanya bisa mendapat manfaat,” katanya.
Di sisi ketahanan energi, Suyono menilai pemerintah tidak sekadar memindahkan sumber impor, tetapi fokus menjaga ketersediaan gas dan LNG di dalam negeri. Ia menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Presiden mengutamakan stabilitas pasokan agar kebutuhan energi nasional tetap aman.
Menurut dia, publik perlu memahami konteks kebijakan ini secara utuh. Pemerintah tidak menambah kuota impor, melainkan hanya mengalihkan pembelian ke pemasok berbeda. Ia meminta masyarakat menunggu skema harga final LNG Amerika, termasuk perhitungan ongkos transportasi, regasifikasi, dan pengolahan.
Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P Tampubolon, meminta masyarakat tidak membaca kebijakan ini secara hitam-putih. Ia menilai diplomasi dagang selalu melibatkan negosiasi tarif, akses pasar, dan kepentingan lintas sektor.
“Kalau kita cermati penjelasan pemerintah, ini bukan penambahan impor. Ini hanya pengalihan vendor,” tegas Rikson.
Rikson menilai pengalihan pasokan energi bisa menjadi bagian dari paket negosiasi lebih besar, termasuk peluang penurunan tarif produk ekspor Indonesia. Dalam kerangka itu, kebijakan energi terhubung langsung dengan daya saing industri nasional.
Ia mengingatkan Indonesia tetap harus menjaga prinsip politik luar negeri non-blok, namun tetap realistis membaca kalkulasi ekonomi global. Pemerintah, kata dia, perlu membuka data dan skema kebijakan secara transparan agar tidak memicu misnarasi.
Menurut Rikson, optimisme tetap terbuka jika pemerintah konsisten memperkuat cadangan energi, membangun fasilitas penyimpanan, dan menjaga stabilitas harga. “Kalau roadmap dijalankan serius, ada alasan untuk optimistis,” ujarnya.
Baca juga:Drama di Kibing Batu Aji, Diduga Maling Kabel Bertahan di Atas Tower
Editor:Zalfirega
