MATAPEDIA6.com, BATAM – BP Batam menunda penerapan penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026.
Keputusan itu diambil setelah BP Batam mengevaluasi struktur biaya logistik secara menyeluruh bersama pelaku usaha untuk menjaga efisiensi rantai pasok dan daya saing Batam.
BP Batam juga memastikan akan mengembalikan selisih pembayaran kepada pengguna jasa yang telanjur membayar dengan tarif baru.
Keputusan tersebut lahir dari dialog yang melibatkan asosiasi pelaku usaha, operator terminal, perusahaan logistik, pengguna jasa, dan berbagai pemangku kepentingan di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, mengatakan evaluasi dilakukan agar setiap kebijakan kepelabuhanan tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga tetap menjaga daya saing dunia usaha.
Baca juga:Tiga Tahun Lunas, Sertifikat Tak Kunjung Diterima, Nasib Pilu Penjual Gorengan di Batam
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam,” kata Denny.
Menurut Denny, BP Batam tetap melanjutkan transformasi TPK Batu Ampar melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, serta perluasan konektivitas pelayaran internasional.
Hasilnya mulai terlihat. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume bongkar muat di TPK Batu Ampar mencapai 222.131 TEUs, naik 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produktivitas bongkar muat juga mencapai 40 box per jam.
Di sisi lain, pembahasan bersama pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif layanan TPK Batu Ampar hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam–Singapura. Sebagian besar biaya justru berasal dari komponen feeder dan transshipment.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi BP Batam untuk memperluas evaluasi terhadap seluruh mata rantai biaya logistik, bukan hanya tarif terminal.
BP Batam juga akan melanjutkan dialog dengan pelaku logistik guna mengkaji keterkaitan antara standar pelayanan, produktivitas operasional, investasi infrastruktur, dan struktur biaya logistik sebelum menetapkan kebijakan berikutnya.
“Target kami menghadirkan pelayanan pelabuhan yang lebih modern sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Karena itu, setiap kebijakan akan kami susun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha,” ujar Denny.
Baca juga:Pemko Batam Dukung Bhayangkara 3×3 Championship, Perkuat Persiapan Menuju Event Basket Internasional
Editor:Zalfirega
