MATAPEDIA6.com, BATAM– Pemerintah Kota Batam mengubah arah pembahasan APBD 2026. Perubahan anggaran tidak cukup berhenti pada pergeseran angka, tetapi harus menghasilkan program yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan hal itu saat memberikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Kota Batam terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (2/9/2026).
Amsakar mengatakan pemerintah daerah akan mengukur keberhasilan anggaran dari dampak program, bukan semata-mata dari tingkat serapan.
“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa besar yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus punya arah, target dan hasil yang jelas,” kata Amsakar.
Arah tersebut terlihat dari penguatan sejumlah pos belanja. Belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi naik 20,98 persen. Pemerintah mengarahkan tambahan anggaran itu untuk memperkuat infrastruktur sekaligus menangani persoalan banjir, persampahan, keselamatan lalu lintas, dan transportasi publik.
Pemko Batam juga ingin pembangunan tidak terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Infrastruktur di wilayah hinterland menjadi bagian dari kebijakan untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pelayanan antarwilayah.
Untuk banjir, pemerintah menerapkan pendekatan terpadu dengan memperhitungkan kondisi jalan, drainase, permukiman, kawasan industri, tata ruang, dan lingkungan. Sementara pada sektor persampahan, anggaran menopang pengangkutan, penyediaan kendaraan dan alat berat hingga pembangunan bak lindi.
Di sisi pelayanan dasar, perubahan APBD juga diarahkan pada pendidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan tidak hanya mengejar pemenuhan persentase belanja, tetapi juga memperluas akses, pemerataan, dan mutu layanan.
Kebijakan serupa berlaku pada Universal Health Coverage (UHC). Pemko Batam menilai cakupan kepesertaan harus berjalan bersama kemudahan akses, ketersediaan tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan, dan peningkatan mutu pelayanan.
Baca juga:Amsakar Minta Pemko-BP Batam Kawal Pembangunan Bersama
Perlindungan sosial turut mendapat perhatian melalui beasiswa, sarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, jaminan kesehatan bagi pekerja rentan, serta bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
PAD Dikejar, Belanja Diminta Tepat Sasaran
Di sisi pendapatan, Pemko Batam menaikkan target pajak daerah 7,21 persen. Pemerintah mengandalkan optimalisasi pendataan objek pajak, pemutakhiran basis data, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, penagihan piutang, dan pengawasan.
Sejumlah sumber penerimaan juga dibidik, termasuk piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), objek pajak baru, reklame videotron, serta intensifikasi sejumlah sektor.
Namun, Amsakar mengingatkan peningkatan penerimaan tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Pemerintah juga menekan belanja pegawai sebesar 1,46 persen. Sebaliknya, belanja barang dan jasa meningkat untuk menopang kebutuhan pelayanan, antara lain persampahan, kesehatan, keselamatan lalu lintas, dan operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Masukan delapan fraksi DPRD, termasuk soal belanja seremonial, menjadi bahan evaluasi pemerintah agar ruang fiskal lebih banyak diarahkan ke program yang memberi manfaat langsung.
Amsakar menegaskan tingginya serapan anggaran tidak boleh menjadi ukuran tunggal keberhasilan pemerintah.
Investasi Daerah Juga Dievaluasi
Perubahan APBD 2026 turut memuat rencana pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar untuk penambahan penyertaan modal Pemko Batam pada Bank Riau Kepri Syariah.
Rencana tersebut akan dikaji berdasarkan kelayakan, manfaat ekonomi, target kinerja atau dividen, serta risiko investasi.
Evaluasi menjadi penting karena hasil pengelolaan kekayaan daerah turun 22,07 persen. Penurunan itu antara lain berkaitan dengan berkurangnya dividen Bank Riau Kepri Syariah akibat penurunan laba tahun buku 2025 serta berkurangnya porsi kepemilikan saham Pemko Batam.
Karena itu, pemerintah daerah akan mengevaluasi investasi agar setiap penyertaan modal memberikan hasil yang sepadan bagi daerah.
Pada saat yang sama, Pemko Batam mendorong pengelolaan PAD berbasis digital. Integrasi data dari pendataan potensi, pemantauan transaksi, hingga pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik ditujukan untuk mempercepat layanan sekaligus memperkuat transparansi.
Kebijakan ekonomi dalam perubahan APBD juga diarahkan pada penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja. UMKM mendapat dukungan melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, akses permodalan, pemasaran, dan digitalisasi.
Pemerintah juga mengaitkan investasi dengan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Pelatihan, pendidikan vokasi, serta sertifikasi kompetensi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Batam.
Seluruh pandangan delapan fraksi DPRD selanjutnya menjadi bahan pembahasan untuk menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD 2026. Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan melakukan pendalaman teknis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Amsakar menegaskan pembahasan anggaran harus tetap berpegang pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Yang terpenting, kita ingin setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Amsakar.
Baca juga:SMAN 17 Batam Gelar Maulid Nabi: Perkuat Pembinaan Karakter dan Budi Pekerti Siswa
Editor:Miezon
