MATAPEDIA6.com, NATUNA — Potensi perikanan Natuna sudah menembus pasar internasional. Namun, akses pembiayaan masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha.
Kondisi itu mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk membuka akses permodalan sekaligus memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya membahas penguatan ekosistem pembiayaan tersebut dalam audiensi dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suryanto, Selasa (29/9).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Dinas Perikanan Dedy Damhudy serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Erson Gempa Afriandi.
Sinar mengatakan karakteristik geografis Natuna yang didominasi wilayah perairan membuat sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi penting dalam perekonomian daerah.
“Dengan 99,24 persen wilayah Natuna berupa lautan, potensi ekonomi biru di daerah ini sangat besar dan perlu kita dorong menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. OJK bersama Pemerintah Daerah dan industri jasa keuangan akan memperkuat ekosistem pembiayaan agar potensi tersebut dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan,” ujar Sinar dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Menurut Sinar, penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga memperkuat peran OJK dalam mendorong sektor jasa keuangan agar memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.
“OJK tidak hanya memastikan sektor jasa keuangan tumbuh sehat dan stabil, tetapi juga mendorong sektor jasa keuangan menjadi katalis bagi pengembangan ekonomi daerah. Di Natuna, kami ingin memastikan potensi sektor perikanan dapat bertemu dengan akses pembiayaan yang tepat agar pelaku usaha dapat berkembang dan naik kelas,” katanya.
Baca juga:OJK Cabut Izin Credit Saison Indonesia Finance, Operasional Pembiayaan Dihentikan
Data intermediasi perbankan menunjukkan tantangan tersebut. Penyaluran kredit bank umum di Natuna mengalami kontraksi 6,31 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pada periode yang sama, penyaluran kredit bank umum di Provinsi Kepulauan Riau justru tumbuh 36,20 persen yoy.
Meski mengalami kontraksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi salah satu sektor utama penerima kredit di Natuna dengan porsi 19,56 persen.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah menyalurkan dukungan pembiayaan melalui program kredit bersubsidi yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS).
Natuna menjadi daerah dengan penyerapan terbesar dalam program tersebut. Total penyaluran mencapai Rp17,9 miliar kepada sekitar 680 debitur.
OJK Siapkan Business Matching
OJK bersama Pemerintah Kabupaten Natuna dan lembaga jasa keuangan selanjutnya akan menggelar forum business matching untuk mempertemukan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan yang sesuai.
Forum tersebut juga akan mendorong pelaku usaha memperbaiki kapasitas usaha agar semakin bankable dan memiliki akses pembiayaan yang lebih luas.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suryanto menyambut baik langkah tersebut. Ia mengatakan keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha perikanan di Natuna.
Padahal, potensi komoditas perikanan Natuna telah memiliki pasar hingga mancanegara. Pelaku usaha budidaya perikanan lokal telah mengekspor sejumlah komoditas bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan kerapu, lobster, dan ikan Napoleon.
Pengiriman komoditas tersebut bahkan dilakukan langsung menggunakan kapal dari Hong Kong.
Perpustakaan Desa Jadi Pintu Masuk Literasi Keuangan
Selain memperluas pembiayaan sektor perikanan, OJK mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan hingga ke wilayah perdesaan melalui jaringan perpustakaan.
Dalam audiensi dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Erson Gempa Afriandi, OJK mendorong perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran masyarakat.
“Perpustakaan bukan hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga dapat menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperluas edukasi keuangan sehingga masyarakat semakin mampu mengelola keuangan secara sehat serta mengenali produk dan layanan keuangan yang legal dan logis,” ujar Sinar.
OJK memperkenalkan prinsip pengelolaan keuangan dengan membagi pengeluaran ke dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan rutin atau biaya hidup, kebutuhan situasional untuk menghadapi kondisi darurat, serta persiapan keuangan untuk masa depan dan hari tua.
OJK juga memperkenalkan formula alokasi keuangan 10-20-30-40. Rinciannya, 10 persen untuk dana sosial, 20 persen untuk tabungan dan investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, serta 40 persen untuk biaya hidup.
Untuk memperluas edukasi tersebut, OJK bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna akan mendorong Training of Trainer (ToT) bagi pustakawan.
Program itu akan membahas perencanaan keuangan berkelanjutan sekaligus kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Sasaran pelatihan mencakup pustakawan yang tersebar di 37 desa di Kabupaten Natuna.
Melalui pelatihan tersebut, pustakawan diharapkan dapat menjadi agen edukasi keuangan di desa masing-masing. Mereka akan membantu masyarakat memahami pengelolaan keuangan sekaligus mengenali dan menghindari aktivitas keuangan ilegal.
Kolaborasi itu juga mencakup penjajakan pemanfaatan perpustakaan desa sebagai Agen Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.
Jika terealisasi, perpustakaan desa dapat mendekatkan sejumlah layanan keuangan dasar kepada masyarakat, seperti menabung, menarik uang, dan membayar tagihan. Masyarakat perdesaan tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengakses layanan tersebut.
Sebagai bagian dari penguatan literasi, OJK menyerahkan 17 buku edukasi keuangan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna.
Masyarakat Natuna juga dapat mengakses pembelajaran keuangan secara gratis melalui Learning Management System (LMS) Keuangan OJK di lmsku.ojk.go.id. Platform tersebut menyediakan berbagai modul pembelajaran interaktif mengenai pengelolaan keuangan.
Kolaborasi OJK dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, lembaga jasa keuangan, Dinas Perikanan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif.
Di sektor perikanan, OJK mendorong penguatan ekosistem closed-loop dan memperluas business matching. Sementara di tingkat masyarakat, OJK memperluas edukasi serta akses layanan keuangan melalui perpustakaan desa.
Langkah tersebut diharapkan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha perikanan, meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola keuangan, memperluas penggunaan layanan keuangan formal, sekaligus memperkuat kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Pada akhirnya, penguatan ekosistem keuangan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi Natuna, meningkatkan kontribusi sektor perikanan, serta memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.
Baca juga:BP Batam Kenalkan Kesiapan Ekosistem Data Centre di Tech Week Singapore
Editor:Zalfirega
