OJK dan BI Perluas Perlindungan Konsumen, Sengketa Sistem Pembayaran Masuk LAPS SJK

Rabu, 18 November 2026 - 10:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, bersama Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menandatangani kesepakatan tersebut di Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto:OJK Kepri

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, bersama Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menandatangani kesepakatan tersebut di Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto:OJK Kepri

68 / 100 Skor SEO

MATAPEDIA6.com, JAKARTA — Konsumen industri sistem pembayaran kini memiliki akses lebih luas untuk menyelesaikan sengketa dengan penyelenggara jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat kerja sama dengan memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) ke industri sistem pembayaran.

Langkah ini membuka jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi konsumen yang menghadapi persoalan dengan pelaku usaha di sektor tersebut. Kedua otoritas juga ingin mempercepat penanganan pengaduan sekaligus menekan potensi kerugian konsumen.

OJK dan BI mengukuhkan kerja sama itu melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, bersama Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menandatangani kesepakatan tersebut di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027).

Dicky mengatakan, kerja sama tersebut mendorong kedua otoritas menangani sengketa konsumen secara lebih proaktif. Ia juga meminta industri jasa keuangan menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki produk, proses bisnis, kualitas layanan, dan perilaku usaha.

“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky.

Menurut dia, pelindungan konsumen membutuhkan sinergi OJK, BI, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan. Kolaborasi tersebut harus mencakup pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.

Baca juga:Gedung Hemat Energi Jadi Peluang Bisnis Baru, OJK Siapkan Panduan Pembiayaan

Filianingsih mengatakan, petunjuk pelaksanaan bersama memperjelas koordinasi OJK dan BI dalam menangani sengketa melalui LAPS SJK sesuai kewenangan masing-masing.

Kedua otoritas akan terus memperkuat kerja sama untuk membangun sistem pelindungan konsumen sektor keuangan yang lebih terintegrasi.

LAPS SJK memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengutamakan independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.

Perluasan layanan semakin konkret setelah BI memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.

Dengan persetujuan tersebut, LAPS SJK kini memiliki cakupan penanganan sengketa yang lebih luas. Konsumen sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran dapat memanfaatkan satu lembaga alternatif untuk mencari penyelesaian sesuai ketentuan masing-masing otoritas.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Regulasi tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk membawa sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan otoritas sektor keuangan atau mengajukannya ke pengadilan apabila pengaduan kepada pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.

Pengaduan Internal Jadi Tahap Awal

Dalam mekanisme pelindungan konsumen, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi lini pertahanan pertama atau first line of defense.

Artinya, perusahaan harus lebih dahulu menerima, memeriksa, dan menyelesaikan pengaduan konsumen melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).

Jika konsumen dan perusahaan belum mencapai kesepakatan, konsumen dapat melanjutkan sengketa melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR) di LAPS SJK atau menempuh jalur pengadilan.

Namun, LAPS SJK hanya menangani sengketa keperdataan yang telah melalui proses pengaduan internal tetapi belum menghasilkan kesepakatan.

Lembaga ini juga tidak menangani sengketa yang sedang diproses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

OJK dan BI menilai kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjalankan kerja sama tersebut.

Kedua otoritas juga mendorong perusahaan memperkuat sistem penanganan pengaduan dan mendukung proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai ketentuan.

Melalui langkah ini, OJK dan BI ingin membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan industri, tetapi juga memberikan kepastian penyelesaian masalah bagi konsumen maupun pelaku usaha.

 

 

Baca juga:OJK Dorong Pelajar Melek Keuangan Digital, Cegah Risiko Investasi dan Pinjaman Ilegal

Editor:Zalfirega

 

 

 

 

Berita Terkait

PLN Batam dan Pemko Salurkan Bantuan Rp4,82 Miliar untuk Korban Bencana NTT
15 Tahun PermanaNet, Perkuat Bisnis Konektivitas Digital dari Batam ke Pasar Nasional
Investasi Data Center Rp120 Triliun, Batam Bidik Peluang Jadi Pusat Ekonomi Digital
Padisera Bidik Pasar Ritel, Ekosistem Digital UMKM Telkom Diperluas ke Konsumen
Bursa Komoditas Mulai 2027, OJK Bidik Transparansi Harga dan Perdagangan Mineral
Kampung Terih Batam Disiapkan Jadi Desa Kreatif, Cerita Lokal Dibidik Jadi Peluang Ekonomi
Satgas PASTI Bongkar 16 Entitas Investasi Ilegal, Tokoh Publik Dicatut Lewat AI
CMSE 2026 Tarik 15.372 Pengunjung, Minat Masyarakat terhadap Investasi Pasar Modal Meningkat

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 10:48 WIB

OJK dan BI Perluas Perlindungan Konsumen, Sengketa Sistem Pembayaran Masuk LAPS SJK

Senin, 16 November 2026 - 15:20 WIB

PLN Batam dan Pemko Salurkan Bantuan Rp4,82 Miliar untuk Korban Bencana NTT

Jumat, 13 November 2026 - 15:57 WIB

15 Tahun PermanaNet, Perkuat Bisnis Konektivitas Digital dari Batam ke Pasar Nasional

Jumat, 13 November 2026 - 10:24 WIB

Investasi Data Center Rp120 Triliun, Batam Bidik Peluang Jadi Pusat Ekonomi Digital

Rabu, 11 November 2026 - 13:51 WIB

Padisera Bidik Pasar Ritel, Ekosistem Digital UMKM Telkom Diperluas ke Konsumen

Berita Terbaru