MATAPEDIA6.com, JAKARTA— Janji keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari menjadi salah satu modus yang ditemukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dalam penelusuran aktivitas investasi ilegal.
Di antara 16 entitas yang dihentikan kegiatannya, terdapat pula pihak yang menawarkan penghasilan melalui pengerjaan tugas, perdagangan saham, hingga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meyakinkan calon korban.
Satgas PASTI menghentikan kegiatan 16 entitas tersebut setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan penipuan dengan berbagai pola penawaran yang berpotensi merugikan masyarakat.
Modus yang digunakan tidak hanya menawarkan keuntungan dari penyetoran deposit. Sejumlah entitas juga menggunakan skema member get member, yakni mengandalkan perekrutan anggota baru untuk menjanjikan keuntungan lebih besar kepada peserta sebelumnya.
Salah satu entitas yang menjadi perhatian adalah Zahra Berkah. Entitas ini diduga menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari.
Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk sejumlah kegiatan usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit, perdagangan valuta asing (forex) dan emas, hingga penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
Dalam promosinya, Zahra Berkah juga mengaku telah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Entitas tersebut turut menyebarkan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan untuk meyakinkan calon investor.
Namun, hasil verifikasi Satgas PASTI menunjukkan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau mengantongi izin dari OJK.
Selain Zahra Berkah, Satgas PASTI menemukan 10 entitas yang diduga menjalankan penipuan berkedok investasi melalui penyewaan komputasi, pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota.
Kesepuluh entitas tersebut menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Pola penawarannya beragam. Calon peserta diminta menyelesaikan tugas tertentu atau menyetorkan sejumlah dana dengan janji memperoleh keuntungan. Skema perekrutan anggota juga menjadi bagian dari mekanisme penawaran.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, kesepuluh entitas itu tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari OJK. Mereka juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain itu, aplikasi dan situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Modus serupa juga ditemukan pada MAERA. Entitas ini menawarkan pendapatan harian melalui pengerjaan tugas yang berkaitan dengan film, seperti menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film.
MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan memiliki izin usaha di Indonesia. Namun, hasil verifikasi Satgas PASTI tidak menemukan badan hukum maupun perizinan yang diklaim entitas tersebut.
Satgas PASTI juga menemukan penawaran investasi pada instrumen keuangan yang menggunakan klaim afiliasi perusahaan luar negeri dan pencatutan identitas lembaga resmi.
Salah satunya OneTwoMarkets yang menawarkan investasi pada valuta asing, komoditas, aset kripto, saham, dan indeks.
Entitas tersebut mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang memiliki izin di Afrika Selatan. OneTwoMarkets juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan serta menyebut transaksinya diawasi OJK.
Dalam promosi, OneTwoMarkets diduga memanfaatkan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Hasil verifikasi Satgas PASTI menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, penyelenggara layanan urun dana, atau perusahaan efek. Aplikasi dan situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE.
Entitas lain, Brevondale, diduga menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Dalam promosinya, entitas tersebut mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta mengklaim melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia.
Satgas PASTI menemukan Brevondale tidak memiliki izin dari OJK. Kegiatan usahanya juga tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.
Pola pencatutan identitas turut ditemukan pada entitas yang mengatasnamakan Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di Cina.
Dengan menggunakan identitas Guotai Haitong, entitas tersebut diduga menawarkan investasi berupa pendanaan aset properti. Dalam promosinya, mereka juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, dan tidak terdaftar di BKPM. Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan 16 entitas dan memblokir akses terhadap aplikasi maupun tautan situs web yang berkaitan dengan aktivitas mereka.
Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum mengikuti tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak masuk akal.
“Masyarakat juga perlu mewaspadai penawaran yang mencatut nama atau logo OJK, kementerian, lembaga pemerintah, perusahaan, maupun tokoh publik,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Sebelum menyetorkan dana, calon investor perlu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk keuangan yang ditawarkan.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Adapun laporan mengenai dugaan investasi ilegal dan pinjaman online ilegal dapat disampaikan melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id).
Bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan, laporan juga dapat disampaikan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Pelaporan tersebut ditujukan untuk mendukung upaya penanganan dan pemblokiran rekening yang digunakan pelaku.
Baca juga:DPRD Batam Revisi Aturan Hak Keuangan Anggota, Pansus Fokus Sinkronisasi Regulasi
Editor:Zalfirega
