APBD Batam 2026 Rp 4,7 Triliun Disepakati, Fraksi DPRD Soroti Ekonomi, Banjir, hingga UMKM

Rabu, 10 September 2025 - 17:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Seluruh Fraksi menyetujui APBD 2026 dalam rapat paripurna pada Rabu (10/9/2025). Foto:Zalfirega/matapedia

Seluruh Fraksi menyetujui APBD 2026 dalam rapat paripurna pada Rabu (10/9/2025). Foto:Zalfirega/matapedia

MATAPEDIA6.com, BATAM – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2026 senilai Rp4,7 triliun resmi disepakati seluruh fraksi DPRD Batam untuk dibawa ke tahap pembahasan berikutnya.

Meski menyetujui, sejumlah fraksi menekankan catatan penting, mulai dari ketimpangan ekonomi, banjir, kemacetan, hingga efektivitas program bantuan bagi pelaku UMKM.

Fraksi PKS melalui Muhammad Mustofa menilai arah pembangunan Batam belum seimbang dengan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyoroti banjir, pengelolaan sampah, dan krisis kesehatan generasi muda yang dapat menurunkan daya saing daerah.

“Investasi harus lebih inklusif, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka, tetapi juga berdampak pada penurunan kemiskinan dan kesejahteraan warga,” ungkap Mustofa dalam rapat paripurna di DPRD Kota Batam, Rabu (10/9/2025).

Baca juga:APBD Batam 2026 Diproyeksikan Rp 4,73 Triliun, Prioritas SDM dan Infrastruktur

Fraksi PKB lewat Surya Makmur Nasution menekankan pentingnya APBD sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Ia mengingatkan, angka pengangguran Batam masih di kisaran 7,6 persen sehingga belanja daerah harus efisien dan tepat sasaran.

Sementara itu, gabungan Fraksi PAN, Demokrat, dan PPP melalui Safri Ramadhan menyoroti persoalan sampah, pendidikan, dan ketimpangan sosial.

Ia juga menekankan agar program pinjaman Rp20 juta tanpa bunga bagi UMKM benar-benar tepat sasaran.

Dukungan serupa juga disampaikan NasDem, Gerindra, PDIP, Golkar, serta gabungan Fraksi Hanura, PSI, dan PKN.

Semua menyatakan persetujuan dengan penekanan agar pembangunan Batam tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menjawab tantangan ekonomi dan sosial.

Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardianto didampingi Ketua DPRD Batam Kamaluddin dan Wali Kota Batam Amsakar Achmad menutup rapat paripurna dengan menyampaikan bahwa tanggapan resmi Wali Kota Batam atas pandangan fraksi akan diberikan pada 15 September 2025.

 

Baca juga:Puluhan Mantan dan Karyawan PT McDermott Bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo di DPRD Batam

 

Penulis:Zalfirega|Editor:Trio

 

 

Berita Terkait

Gangguan Air Bersih Meluas di Tanjunguma Batam, ABHI: Pompa WTP Sei Ladi Rusak
Kapal Limbah B3 Kandas di Dangas, Komisi III DPRD Batam Desak Tindakan Tegas
Belum Ada Sosialisasi dan Ganti Rugi dari Perusahaan, Satpol PP Kirim SP 2 Penggusuran Warga di MKGR
Dishub Batam Anggarkan Rp 450 Juta Bangun Lima Halte Trans Batam Tahun 2026
Kejari Batam Musnahkan Barang Bukti Ratusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap
Polda Kepri Kawal Pemulangan 133 WNI Deportasi dari Malaysia
Polda DIY Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman Usai Audit Khusus
Dirut BEI Mundur, Tanggung Jawab atas Gejolak IHSG Dua Hari Beruntun

Berita Terkait

Minggu, 1 Februari 2026 - 18:36 WIB

Gangguan Air Bersih Meluas di Tanjunguma Batam, ABHI: Pompa WTP Sei Ladi Rusak

Minggu, 1 Februari 2026 - 16:55 WIB

Kapal Limbah B3 Kandas di Dangas, Komisi III DPRD Batam Desak Tindakan Tegas

Sabtu, 31 Januari 2026 - 22:01 WIB

Belum Ada Sosialisasi dan Ganti Rugi dari Perusahaan, Satpol PP Kirim SP 2 Penggusuran Warga di MKGR

Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:38 WIB

Dishub Batam Anggarkan Rp 450 Juta Bangun Lima Halte Trans Batam Tahun 2026

Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:57 WIB

Kejari Batam Musnahkan Barang Bukti Ratusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Berita Terbaru