MATAPEDIA6.com, BATAM — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan meminta masyarakat Batam menyikapi persoalan air bersih secara jernih dan proporsional.
Ia menegaskan, krisis air bukan masalah baru, melainkan akumulasi panjang dari kebijakan lama, infrastruktur usang, dan laju pertumbuhan kota yang melampaui kapasitas layanan dasar.
Iman menekankan, transisi pengelolaan air dari ATB ke Moya telah berjalan sejak periode kepemimpinan sebelumnya. Sistem air bersih yang digunakan saat ini dibangun ketika jumlah penduduk Batam masih terbatas.
Pipa berdiameter kecil dan kapasitas distribusi minim kala itu dianggap cukup, namun tidak dirancang untuk menanggung lonjakan penduduk, pertumbuhan perumahan, dan ekspansi kawasan industri seperti sekarang.
Baca juga:Warga Tanjung Sengkuang Menjerit, Enam Bulan Krisis Air Bersih Tak Kunjung Teratasi
“Batam tumbuh sangat cepat, tetapi sistem airnya tertinggal jauh. Ketimpangan inilah yang hari ini dirasakan langsung masyarakat,” ungkap Iman dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Sejak pengelolaan air beralih ke Moya, layanan air memang belum memenuhi ekspektasi publik. Namun, Iman menilai fase ini sebagai masa koreksi besar.
Berbagai persoalan lama yang selama ini tersembunyi kini muncul ke permukaan dan terasa lebih tajam karena harapan masyarakat sangat tinggi.
Dalam kondisi tersebut, Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra disebut tidak mewarisi situasi ideal.
Keduanya justru menghadapi tumpukan persoalan struktural—mulai dari keterbatasan teknis, infrastruktur tua, hingga krisis kepercayaan publik.
Meski berada di bawah tekanan, Iman menilai Amsakar–Li Claudia telah bekerja maksimal. Pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh, menyusun ulang prioritas, dan membenahi sistem distribusi air di tengah sorotan tajam masyarakat.
“Ini bukan soal memperbaiki keran bocor. Membenahi air berarti membangun ulang fondasi pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Iman.
Ia mengingatkan, tanpa dukungan sosial dan stabilitas politik, upaya pembenahan berisiko tersendat. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak saling menyalahkan atau melemahkan legitimasi kepemimpinan yang sedang bekerja menyelesaikan masalah struktural.
Menurut Iman, kritik tetap penting sebagai bentuk kontrol publik, namun harus bersifat konstruktif. Dukungan masyarakat menjadi kunci agar pembenahan sistem air bersih berjalan konsisten dan menghasilkan dampak jangka panjang.
“Air adalah kebutuhan dasar. Saat pemimpin bekerja di garis depan, masyarakat perlu memberi kepercayaan, mendukung secara bijak, dan mengawal perubahan agar benar-benar terwujud,” katanya.
Iman menutup dengan menegaskan, persoalan air mencerminkan kedewasaan sebuah kota. Cara Batam menghadapi krisis ini akan menentukan apakah kota ini hanya tumbuh besar secara fisik, atau benar-benar matang sebagai kota yang berkeadaban dan adil bagi seluruh warganya.
Baca juga:Pasca Demo Warga, Suplai Air di Tanjung Sengkuang Lebih Cepat Mengalir Malam Hari
Editor:Zalfirega
