MATAPEDIA6. com, BATAM – Pemerintah Kota Batam resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna DPRD, Senin (15/9/2025), Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang diwakili Plt Sekda Firmansyah memaparkan secara rinci tanggapan Pemko terhadap masukan setiap fraksi.
Fraksi Partai NasDem
Fraksi NasDem sebelumnya menyoroti pajak, infrastruktur, kesehatan, hingga UMKM. Menanggapi hal itu, Firmansyah menyebut Pemko terus mengintensifkan pajak dan retribusi berbasis digital tanpa membebani masyarakat, khususnya UMKM dan sektor informal.
Selain itu, optimalisasi aset daerah dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta, sementara pengawasan pembangunan infrastruktur diperketat agar tepat waktu dan berdampak pada daya saing.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemko memprioritaskan pembangunan sekolah baru, ruang kelas, fasilitas kesehatan, serta program penurunan stunting.
Fraksi Partai Gerindra
Sorotan Gerindra terkait parkir, sampah, dan fasilitas pendidikan juga dijawab Pemko. Pendapatan parkir tepi jalan mulai dioptimalkan sejak 1 September 2025 melalui pengawasan juru parkir dan pembinaan.
Baca juga: Ketua DPRD Batam Soroti Tingginya Pengangguran Meski Investasi Terus Meningkat
Di sektor persampahan, Pemko menambah armada angkutan, membentuk UPTD persampahan, hingga mengoperasikan incinerator di tiga lokasi.
Sementara untuk pendidikan, anggaran telah disiapkan untuk pembangunan toilet, tempat bermain, serta rehabilitasi sekolah SD, SMP, dan PAUD.
Fraksi PDI Perjuangan
PDIP menekankan pentingnya transparansi pembangunan, peningkatan SDM, dan penanganan banjir.
Menjawab itu, Firmansyah menyampaikan bahwa pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, yang bisa dipantau lewat aplikasi SIRUP dan SPSE.
Peningkatan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan tenaga kerja, pembinaan UMKM/IKM, serta pemberian beasiswa. Sementara banjir diatasi dengan normalisasi drainase, pembangunan pompa air, dan pengadaan alat berat.
Fraksi Partai Golkar
Golkar menyoroti bidang kesehatan, UMKM, pasar tradisional, dan digitalisasi. Pemko, kata Firmansyah, berkomitmen meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga pencegahan stunting.
Untuk UMKM, dukungan diberikan melalui pelatihan dan bantuan peralatan. Pasar tradisional pun dibina agar memenuhi standar sehat dan aman.
Di sisi lain, Pemko memperkuat sistem digitalisasi melalui jaringan intra pemerintah dan aplikasi digital seperti Srikandi, SiRUP, dan SPSE.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
PKS menyoroti isu kesehatan anak, kemacetan, transportasi massal, dan inflasi. Firmansyah menjelaskan, dari 968 siswa yang diperiksa, 23 di antaranya berisiko diabetes dan telah ditindaklanjuti dengan edukasi hidup sehat serta penguatan UKS.
Untuk kemacetan, Pemko melakukan pelebaran jalan, penambahan traffic light, dan penertiban parkir liar.
Terkait transportasi, Pemko siap mengimplementasikan Perda No. 1/2025 tentang Angkutan Massal Berbasis Jalan.
Sementara inflasi ditekan lewat operasi pasar, kerja sama antar daerah, serta program pekarangan lestari dengan kelompok tani.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
PKB menyoroti kemiskinan, pengangguran, beasiswa, hingga belanja pegawai.
Pemko menyebut pertumbuhan ekonomi Batam 2024 sebesar 6,69 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 7,68 persen, turun dari tahun sebelumnya.
Untuk mengatasi mismatch skill, Pemko menyiapkan pelatihan tenaga kerja dan bursa kerja.
Belanja pegawai yang masih 38,9 persen karena penambahan PPPK akan diturunkan bertahap hingga 2027 sesuai aturan.
Sementara untuk beasiswa, Pemko berkomitmen memperluas sosialisasi agar lebih transparan dan memotivasi mahasiswa.
Fraksi PAN–Demokrat–PPP
Fraksi gabungan ini menyoroti pendidikan, infrastruktur, perkantoran, UMKM, dan bantuan sosial. Pemko menjawab dengan komitmen membangun unit sekolah baru, memfasilitasi anak berkebutuhan khusus, serta meningkatkan tunjangan kepala sekolah.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Batam Tembus 6,66 Persen Kunci Rantai Pasok Investasi Nasional
Di bidang infrastruktur, Pemko menyiapkan revitalisasi kantor kecamatan dan kelurahan, pembangunan kantor pemerintahan bersama di Batam Centre, hingga penataan taman kota dan penerangan jalan.
Dukungan bagi UMKM tetap berlanjut melalui subsidi bunga pinjaman 0 persen, sedangkan bansos dan insentif RT/RW disalurkan secara selektif.
Fraksi Hanura–PSI–PKN
Sorotan terakhir datang dari fraksi Hanura, PSI, dan PKN yang menekankan isu buruh bangunan, pendidikan, dan kesehatan.
Firmansyah menegaskan bahwa perlindungan buruh bangunan merupakan kewajiban pemberi kerja dengan mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemko tetap mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan perundangan untuk memastikan keberlanjutan layanan.
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
