MATAPEDIA6.com, BATAM– Pemerintah Kota Batam mempercepat pembenahan data kependudukan sebagai fondasi utama peningkatan layanan publik dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terutama di sektor sumber daya manusia.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan data yang valid menjadi kunci membaca kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah membutuhkan basis data akurat untuk memetakan kondisi tenaga kerja hingga kebutuhan pendidikan di Batam.
Ia menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi lanjutan sinkronisasi data kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.
“Sinkronisasi data bukan sekadar administrasi. Data ini menjadi dasar menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk memotret kondisi tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan secara akurat,” ujarnya.
Baca juga:Pertamina Sesuaikan Harga LPG Non-Subsidi di Batam, Tabung 5,5 Kg Naik Rp17 Ribu
Pemko Batam sebelumnya telah melakukan pendataan berbasis RT dan RW di seluruh kecamatan. Namun, tim masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian di lapangan. Warga yang sudah pindah belum memperbarui data, laporan kematian belum masuk, hingga mobilitas antarwilayah yang belum tercatat optimal.
Data konsolidasi bersih semester II 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat jumlah penduduk Batam mencapai 1.394.459 jiwa. Angka ini masih perlu penyempurnaan agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual.
Di sektor ketenagakerjaan, Li Claudia menyoroti dinamika komposisi tenaga kerja yang harus dikelola secara cermat. Data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan industri.
Data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menunjukkan tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sementara tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar kerja dan memastikan peluang bagi tenaga kerja lokal tetap terbuka.
Menurutnya, pembenahan data juga menentukan arah perencanaan jangka panjang. Pemerintah dapat menghitung kebutuhan fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, berdasarkan data kelahiran yang valid dan selaras dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja.
“Dengan data akurat, kita bisa merancang kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja,” katanya.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam penataan data agar kebijakan dan anggaran tepat sasaran.
“Ini harus kita kerjakan bersama supaya kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemko Batam akan memperketat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur. Pengawasan difokuskan di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang guna memetakan mobilitas penduduk dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
Baca juga:Pedestrian Green Land Disulap Jadi Area Parkir, DPRD Soroti Kinerja Dishub Batam
Editor:Miezon
