MATAPEDIA6.com, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mematangkan arah penanggulangan bencana jangka panjang. Di tengah laju pembangunan dan pertumbuhan investasi yang terus meningkat, pemerintah ingin memastikan aspek keselamatan masyarakat berjalan seiring dengan pembangunan kota.
Komitmen itu mengemuka dalam Konsultasi Publik Rancangan Akhir Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Kota Batam yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/7/2026).
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, membuka kegiatan tersebut mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Hadir dalam forum itu para camat, lurah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dokumen strategis tersebut.
Menurut Firmansyah, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus membangun sistem yang mampu mengurangi risiko sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Karena itu, RPBD disusun sebagai pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat penanggulangan bencana secara terpadu, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan saat keadaan darurat, hingga proses pemulihan setelah bencana.
“Perencanaan yang baik bukan hanya mampu menjawab tantangan hari ini, tetapi juga mengantisipasi risiko di masa depan. RPBD harus menjadi dokumen yang adaptif terhadap dinamika perkembangan Kota Batam, sekaligus memberikan kepastian bahwa keselamatan masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap arah pembangunan,” kata Firmansyah.
Baca juga:Batam Bersholawat! Habib Syeikh Akan Hadir di Masjid Agung Raja Hamidah
Ia menilai tantangan yang dihadapi Batam semakin kompleks. Perubahan iklim, pertumbuhan kawasan perkotaan, dan meningkatnya aktivitas ekonomi menuntut pemerintah menghadirkan sistem penanggulangan bencana yang lebih modern, berbasis data, serta didukung kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, ketangguhan sebuah kota bukan ditentukan oleh besar kecilnya ancaman bencana, melainkan oleh tingkat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapinya.
“Ketangguhan sebuah kota tidak diukur dari seberapa besar bencana yang datang, melainkan dari seberapa siap pemerintah dan masyarakat menghadapinya. Karena itu, kita harus membangun budaya kesiapsiagaan sebagai bagian dari pembangunan Kota Batam. Inilah investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Firmansyah juga mengajak seluruh peserta konsultasi publik memberikan masukan yang konstruktif agar RPBD benar-benar lahir melalui proses partisipatif dan mampu menjawab kebutuhan daerah.
Ia menegaskan penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Dunia usaha, akademisi, media, masyarakat, hingga seluruh elemen daerah harus bergerak dalam satu visi agar Batam memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap berbagai ancaman.
“Tidak ada satu institusi pun yang mampu menghadapi bencana sendirian. Kolaborasi adalah kekuatan utama. Ketika pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh elemen bergerak dalam visi yang sama, kita tidak hanya membangun kota yang maju, tetapi juga kota yang tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” ucapnya.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemko Batam menargetkan Rancangan Akhir RPBD menjadi dokumen yang komprehensif, implementatif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam memperkuat mitigasi risiko bencana, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan perlindungan masyarakat tetap menjadi fondasi utama pembangunan Kota Batam.
Baca juga:Dilza Salsabila Bawa Nama Kepri ke Panggung Miss Grand Indonesia 2026
Editor:Miezon
