MATAPEDIA6.com, BATAM– Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mendorong perluasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) ke Bintan dan Karimun. Kedua wilayah itu diproyeksikan menyandang status FTZ menyeluruh seperti Batam.
“Langkah ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat. Kami mengusulkan agar Bintan dan Karimun ditetapkan sebagai FTZ menyeluruh,” ujar Ansar pada wartawan usai pembukaan Financial Expo di One Batam Mall, Batam, Jumat (3/10/2025).
Ansar menegaskan, pola pengelolaan FTZ di Bintan dan Karimun akan berbeda dengan Batam. Jika di Batam status tanah dikelola BP Batam, maka di Bintan dan Karimun lahan masih dimiliki pribadi.
“Kalau investor ingin masuk, mereka bisa langsung membebaskan lahan, dan pemerintah daerah akan memfasilitasi,” katanya.
Untuk kendaraan, Ansar menawarkan sistem resiprokal dengan pengawasan ketat.
“Kendaraan dari Batam bisa dipakai di Bintan dan Karimun, begitu juga sebaliknya,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa status FTZ menyeluruh akan memudahkan investasi. Dengan sistem ini, pembebasan lahan lebih cepat, kendaraan lebih mudah keluar-masuk, dan iklim usaha lebih terjamin.
Menurut Ansar, pemerintah pusat juga mulai merespons melalui Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan akan menugaskan lembaga independen melakukan kajian menyeluruh.
Kajian itu akan menghitung efektivitas kebijakan, mulai dari percepatan investasi, risiko hilangnya pendapatan daerah, peluang penciptaan lapangan kerja, dampak inflasi, hingga manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Ini contoh konkret. Batam sudah berhasil menjadi bukti. Bintan dan Karimun akan mengikuti pola serupa dengan menyesuaikan kondisi setempat,” tegas Ansar.
Penulis:Zalfirega|Editor:Trio
