MATAPEDIA6.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas akses modal bagi petani, nelayan, pelaku usaha di perdesaan, hingga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mendorong aktivitas usaha sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Ia menegaskan, kebijakan ekonomi harus menghasilkan peningkatan pendapatan riil dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memperluas akses terhadap layanan keuangan.
Pemerintah juga mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih luas melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program ini menyasar masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta,” kata Prabowo saat mengapresiasi capaian program pembiayaan rakyat.
Pembiayaan Rp64,85 Triliun Jangkau 2,28 Juta Debitur
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, memaparkan bahwa program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Program pembiayaan sektor prioritas juga mencatat penyaluran Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur. Capaian ini menunjukkan peran akses pembiayaan dalam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan modal untuk menjalankan atau mengembangkan usaha.
Secara kelembagaan, TPAKD kini mencakup 552 tim di seluruh Indonesia, terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan bekerja sama mengembangkan program sesuai kebutuhan serta potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Baca juga:Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.231 Triliun, OJK Soroti Rendahnya Inklusi
Dari sisi jangkauan layanan keuangan, program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke sistem keuangan formal. Sementara itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.
Pembiayaan Harus Mendorong Produktivitas Usaha
Pemerintah mengarahkan perluasan akses keuangan agar memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi. Pembiayaan bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal diharapkan membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta masuk ke dalam rantai pasok.
OJK juga menjalankan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa hingga 2026. Program tersebut menggabungkan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan (business matching), pendampingan usaha, dan pemasaran produk unggulan desa.
Pelaksanaan program EKI menghasilkan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, membentuk 455 agen Laku Pandai, serta menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur.
Bagi pelaku usaha, perluasan akses modal dapat membuka peluang untuk meningkatkan skala usaha. Namun, dampak ekonominya juga bergantung pada kemampuan penerima dalam mengelola dana, menjaga arus kas, dan mengembangkan pasar.
Karena itu, pemerintah mendorong agar pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran kredit, tetapi turut memperkuat kemampuan masyarakat mengelola keuangan dan menghadapi risiko ekonomi.
Pemerintah Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Dalam Rakornas TPAKD 2026, Prabowo juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK menandai pergeseran fokus kebijakan.
Pemerintah tidak hanya mengejar kepemilikan rekening atau akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga ingin mengukur manfaatnya bagi kesejahteraan keluarga.
DNKK akan memperkuat koordinasi strategi nasional untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan keuangan, menghadapi guncangan ekonomi, dan memperoleh rasa aman dalam mengelola keuangan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah melanjutkan insentif fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja pembangunan.
Melalui penguatan TPAKD dan pembentukan DNKK, pemerintah menargetkan akses pembiayaan yang lebih merata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Tantangan berikutnya ialah memastikan modal yang tersalurkan benar-benar membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya beli.
Baca juga:OJK Perbarui Aturan Rencana Bisnis Bank, Perkuat Strategi dan Pengawasan Berbasis Risiko
Editor:Zalfirega
