MATAPEDIA6.com, BATAM – Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 hingga kini belum diketok.
Proses pembahasan masih berlangsung dinamis dan cenderung alot, terutama pada penentuan Indeks Alfa yang menjadi titik krusial perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pengusaha.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus mengambil peran aktif sebagai penengah dengan memfasilitasi dialog tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, buruh, dan dunia usaha.
“Pemerintah hadir untuk menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha agar ditemukan titik temu terbaik,” ujar Amsakar, Senin (15/12/2025).
Amsakar menjelaskan, mekanisme penetapan UMK sejatinya telah diatur secara baku dalam regulasi.
Baca juga: Buruh Kota Batam Turun ke Jalan Usung Delapan Tuntutan, Tagih Janji dan Keadilan
Formula perhitungan UMK mencakup pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, yang kemudian dikalikan dengan Indeks Alfa.
Menurutnya, kinerja ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai 6,89 persen, dan pemerintah optimistis angka tersebut dapat menembus 7 persen hingga akhir tahun. Sementara itu, tingkat inflasi berada dalam kondisi relatif terkendali.
“Komponennya jelas. Pertumbuhan ekonomi cukup baik dan inflasi cenderung menurun. Namun, perdebatan hampir selalu muncul pada penentuan Indeks Alfa,” jelasnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, Indeks Alfa ditetapkan berada dalam rentang 0,1 hingga 0,3. Meski demikian, dalam dinamika pembahasan di lapangan, diskusi kerap berkembang hingga kisaran 0,3 sampai 0,8, seiring tingginya aspirasi serikat pekerja dan kehati-hatian kalangan pengusaha.
“Indeks Alfa inilah yang selalu menjadi pembahasan paling alot antara serikat pekerja dan rekan-rekan pengusaha,” kata Amsakar.
Untuk menghindari kebuntuan, Amsakar mendorong kedua belah pihak agar mengedepankan sikap kompromi dengan mencari jalan tengah.
Baca juga: Buruh Batam Tuntut Kenaikan UMK 37,29 Persen, Kawal Pembahasan di Kantor Disnaker
“Kalau bisa diambil angka tengah, kompromi terbaik mungkin berada di kisaran 0,5 sampai 0,6,” ujarnya.
Meski eskalasi aspirasi dari serikat pekerja cukup tinggi, Amsakar berharap seluruh tahapan pembahasan UMK Batam 2026 dapat berjalan kondusif dan berujung pada kesepakatan yang adil serta berkelanjutan.
“Pemerintah akan terus mempertemukan dua pandangan yang ekstrem ini agar tercapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak,” tutupnya.
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
