MATAPEDIA6.com, BATAM— PT PLN Batam menggelar diskusi publik untuk mensosialisasikan kebijakan penyesuaian tarif listrik kepada pelanggan rumah tangga mampu (R2 dan R3) dan golongan pemerintah (P1, P2, P3).
Diskusi bertema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Mendukung Keberlangsungan Energi” ini berlangsung di Kantor Korporat PLN Batam, Senin (30/6/2025).
PLN Batam mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan rumah tangga dari berbagai wilayah Batam, komisaris dan direksi PLN Batam, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah.
Hadir secara langsung maupun daring antara lain Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu, perwakilan PT PLN (Persero), ESDM Kepri, Ombudsman Kepri, DPRD Kota Batam, dan Bapenda Batam.
Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu menegaskan bahwa penyesuaian tarif bersifat strategis dan bertujuan menjaga keberlangsungan layanan kelistrikan. Ia mengingatkan bahwa PLN Batam beroperasi tanpa subsidi maupun kompensasi pemerintah, sehingga perusahaan harus menutup selisih biaya penyediaan listrik secara mandiri.
“Pemerintah memutuskan penyesuaian tarif secara selektif, hanya berlaku bagi pelanggan rumah tangga mampu dan instansi pemerintah. Penyesuaian ini juga mencakup pelanggan layanan khusus dalam skema KSO untuk Pulau Bintan,” ujar Jisman.
Ia menilai keseimbangan antara kepentingan penyedia jasa dan pelanggan harus dijaga agar pasokan listrik tetap andal tanpa memberatkan masyarakat.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat P. Siadari, mengapresiasi langkah PLN Batam yang terbuka dalam menyampaikan kebijakan. Menurutnya, penyesuaian tarif pada golongan tertentu merupakan keputusan realistis demi menjaga mutu layanan.
“Kami memahami situasi yang dihadapi PLN Batam. Kebijakan ini layak didukung sebagai langkah kolektif menjaga layanan kelistrikan tetap adil dan berkelanjutan,” kata Lagat.
Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berdampak pada 7,49% pelanggan, yakni golongan rumah tangga mampu dan pemerintah. Penyesuaian tarif hanya sebesar 1,43% dari tarif sebelumnya.
“Kami menyampaikan kebijakan ini secara terbuka agar masyarakat memahami urgensi dan tujuannya. Diskusi ini menjadi bukti komitmen kami dalam membangun kolaborasi dan keterbukaan,” kata Kwin Fo.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan energi bukan hanya tanggung jawab PLN, tetapi memerlukan partisipasi aktif pemerintah, pelanggan, dan masyarakat luas.
“Kami percaya sistem kelistrikan yang tangguh lahir dari kolaborasi berkesinambungan. Forum ini menjadi wujud kebersamaan untuk menjaga energi tetap andal dan efisien bagi Batam dan sekitarnya,” pungkasnya.
Konten ini merupakan Advertorial PLN Batam
