Pencabutan ID Card Istana Wartawan CNN Indonesia Dinilai Ancam Demokrasi

Minggu, 28 September 2025 - 22:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Id Card Pers. Foto:Ilustrasi

Id Card Pers. Foto:Ilustrasi

MATAPEDIA6.com, JAKARTA-Gelombang kecaman menghantam Istana Presiden. Sejumlah organisasi pers menuding Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden melakukan tindakan sewenang-wenang setelah mencabut kartu identitas (ID) liputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, pada Sabtu (27/9/2025).

Langkah itu dinilai sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, bahkan ancaman serius terhadap kebebasan pers yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menilai pertanyaan Diana soal Program Makanan Bergizi Gratis masih relevan dan dalam koridor etika jurnalistik.

Baca juga:SC Kongres Persatuan Akui Hak Ketua PWI Kepri Andi Gino

“Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi,” tegas Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan.

Nada serupa disampaikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menegaskan pencabutan ID pers atas alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak bisa dibenarkan.

“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” ujarnya.

Baca juga:Ketua Umum PWI pusat Hendry Ch Bangun, Wartawan Agar Manfaatkan Program Rumah Subsidi

Forum Pemred pun menyesalkan langkah BPMI, mendesak Istana menjelaskan alasan pencabutan ID pers, sekaligus menegaskan negara wajib menjamin tidak ada penghalangan kerja jurnalistik, termasuk di lingkungan Presiden.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, LBH Pers, dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk arogansi sekaligus ancaman nyata terhadap demokrasi.

“Tugas jurnalis bukan untuk menyenangkan hati penguasa, tapi untuk mengawal kepentingan publik,” kata Sekjen Iwakum, Ponco Sulaksono.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan seorang staf BPMI datang langsung ke kantor CNN TV di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, untuk mengambil kartu ID Pers Istana milik Diana, Sabtu malam.

Di tengah sorotan tajam publik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan berkomentar panjang.

“Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi,” katanya singkat.

Baca juga:Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen dalam Rapat Dewan Gubernur

 

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul ramai-ramai-kritik-istana-cabut-id-liputan-wartawan-cnn-indonesia

Sumber:CNN Indonesia

Berita Terkait

OJK Dorong Generasi Muda Kritis Pahami Risiko Aset Kripto di Ambon
Indosat Catat Pertumbuhan Dua Digit di Kuartal I 2026, Dorong Kinerja lewat AI Hyper-Personalization
Telkom Perkuat UMKM Perempuan Lewat Program Kartini Digital, Latih 73 Ribu Pelaku Usaha
Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol dan Investasi Ilegal, Ratusan Miliar Dana Diselamatkan
Kadin Nilai HPM Pasir Kuarsa Kepri Terlalu Tinggi dan Tidak Rasional
TelkomGroup Dukung PP TUNAS, Menkomdigi Tekankan Peran Generasi Muda Jaga Ruang Digital
Satgas PASTI Hentikan Aktivitas PT Malahayati Nusantara Raya
OJK Luncurkan PINTAR Reksa Dana, Bidik Investor Baru dan Perkuat Pasar Modal

Berita Terkait

Senin, 4 Mei 2026 - 21:15 WIB

OJK Dorong Generasi Muda Kritis Pahami Risiko Aset Kripto di Ambon

Senin, 4 Mei 2026 - 18:19 WIB

Indosat Catat Pertumbuhan Dua Digit di Kuartal I 2026, Dorong Kinerja lewat AI Hyper-Personalization

Kamis, 30 April 2026 - 17:50 WIB

Telkom Perkuat UMKM Perempuan Lewat Program Kartini Digital, Latih 73 Ribu Pelaku Usaha

Rabu, 29 April 2026 - 21:04 WIB

Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol dan Investasi Ilegal, Ratusan Miliar Dana Diselamatkan

Rabu, 29 April 2026 - 16:37 WIB

Kadin Nilai HPM Pasir Kuarsa Kepri Terlalu Tinggi dan Tidak Rasional

Berita Terbaru