MATAPEDIA6.com, BATAM—Forum media gathering yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di Hotel Aston, Rabu (6/5/2026), langsung menohok isu paling krusial: keterbukaan informasi. Diskusi mengalir tajam, menegaskan bahwa di era sekarang, informasi bukan sekadar pelengkap, melainkan napas pelayanan publik.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Batam, M. A. Khafi Anshary, membuka arah pembahasan tanpa basa-basi. Ia menegaskan posisi pers sebagai mitra kritis, bukan perpanjangan tangan humas.
“Setiap instansi pelayanan publik harus menempatkan kami sebagai mitra kritis, bukan humas kedua. Kami bukan untuk menyenangkan, tapi meluruskan,” tegasnya.
Ia menilai, praktik di lapangan masih sering menyimpang. Sejumlah instansi kerap membatasi akses, memperlambat konfirmasi, bahkan menghindari pertanyaan. Kondisi ini memicu informasi liar dan memperlebar ruang spekulasi.
Khafi menekankan, kerja jurnalistik tidak berhenti pada rilis. Wartawan membutuhkan konfirmasi, validasi, dan akses terbuka agar informasi yang disampaikan tetap utuh dan berimbang.
Baca juga:Fary Francis Tinjau Proyek Energi Angin 2GW di McDermott Batam, Tegaskan Sinyal Kuat Investasi
“Jangan jauhi wartawan. Ketika narasumber terbuka, semua akan harmonis. Dalam kamus wartawan, tidak ada musuh—yang ada tanggung jawab pada kebenaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kalangan pers untuk terus menjaga profesionalisme. Sertifikasi, pemahaman hukum, dan kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik menjadi fondasi agar fungsi kontrol tetap kredibel.
Pernyataan itu sejalan dengan sikap Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan. Ia meminta jajarannya aktif membangun kemitraan dengan media, bukan justru menjaga jarak.
“Wartawan bukan musuh, tapi mitra kerja. Media bisa mengangkat institusi, juga bisa mengoreksi. Di situ pentingnya kolaborasi untuk meluruskan informasi,” katanya.
Ia menegaskan, manajemen media tidak berhenti pada urusan citra. Di Batam, peran Imigrasi bersinggungan langsung dengan sektor pariwisata dan investasi yang sangat sensitif terhadap isu.
“Jika ada oknum bermasalah, dampaknya bisa meluas. Wisatawan enggan datang, investor bisa berpaling,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, mengakui tingginya arus permintaan konfirmasi sejak ia menjabat. Ia menargetkan pembenahan kehumasan agar respons lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi.
“Kami pastikan setiap konfirmasi ditanggapi. Kecepatan penting, tapi akurasi tetap utama,” katanya.
Forum ini menegaskan satu hal: sinergi tidak cukup berhenti sebagai slogan. Keterbukaan harus dijalankan sebagai praktik. Tanpa itu, publik akan mencari celah informasi sendiri—dan di sanalah kabar tak terverifikasi mudah tumbuh.
Baca juga:Paripurna Perda Sampah Bergulir, Amsakar Kantongi Dukungan Penuh DPRD Batam
Editor:Zalfirega
