MATAPEDIA6.com, BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyiapkan anggaran Rp2,44 triliun untuk menjalankan program pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sepanjang 2027.
Rencana itu dipaparkan Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8/2026).
BP Batam membawa tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern” dalam pembahasan tersebut.
Arah anggaran itu menunjukkan fokus BP Batam pada penguatan daya saing kawasan sekaligus mempercepat pembangunan yang mendukung aktivitas investasi.
Amsakar mengatakan pagu anggaran BP Batam pada 2027 tetap sebesar Rp2,44 triliun, sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
Namun, BP Batam melakukan rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar untuk mendukung sejumlah kegiatan baru dan pembangunan infrastruktur penunjang investasi.
“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” kata Amsakar dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra.
Baca juga:Arlon Veristo Kenang Mas Bro: Sosok Humble yang Dekat dengan Masyarakat
BP Batam akan membagi anggaran tersebut ke dalam dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Program kedua menjadi bagian penting dari upaya BP Batam memperkuat infrastruktur dan kawasan yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi serta investasi.
Di sisi penerimaan, BP Batam juga memasang target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,44 triliun pada 2027. Penerimaan itu ditargetkan berasal dari unit-unit produsen dan badan usaha di lingkungan BP Batam.
Tiga sektor menjadi kontributor utama PNBP tersebut, yakni Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
Besarnya target PNBP sekaligus menunjukkan peran sejumlah lini usaha BP Batam dalam menopang penerimaan negara. Karena itu, pengelolaan pertanahan, layanan air dan limbah, serta kepelabuhanan akan menjadi bagian penting dalam menopang operasional dan pengembangan kawasan Batam.
Amsakar meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar program yang telah disusun dapat berjalan optimal dan memberi dampak bagi kawasan, masyarakat, hingga perekonomian nasional.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program Tahun 2027 dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Komisi VI DPR RI kemudian menerima penjelasan BP Batam mengenai pagu anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Andre Rosiade mengapresiasi penyusunan anggaran tersebut dan meminta BP Batam mengoptimalkannya pada tahun mendatang.
“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” kata Andre.
Baca juga:Priyuda Adhytia Mukhtar Resmi Jabat Kasipidum Kejari Batam
Editor:Zalfirega
