MATAPEDIA6.com, JAKARTA — Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE yang menawarkan investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat.
Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto, menyebutkan kedua entitas tersebut tidak mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).
“Satgas PASTI menemukan sejumlah persoalan dalam kegiatan bisnis kedua entitas tersebut. YWWSDC menawarkan skema trading aset kripto dan pembelian token aset keuangan digital melalui platformnya,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).
Sementara RTHAE menawarkan investasi aset kripto dan penawaran perdana token yang diklaim akan tercatat di bursa RTHAE.
Dalam penawarannya, RTHAE juga menjanjikan pengembalian dana kepada anggota jika token yang ditawarkan tidak jadi listing di bursa tersebut.
Satgas PASTI menemukan YWWSDC mengklaim sebagai bagian dari YWWSDC Group US Ltd, perusahaan yang disebut memiliki izin di Colorado, Amerika Serikat. YWWSDC juga menyatakan sedang mengurus perizinan di OJK.
Namun, hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI menunjukkan YWWSDC tidak memiliki izin sebagai PAKD.
Kegiatan usahanya juga dinilai tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca juga:Satgas PASTI Bongkar Penghimpunan Dana Ilegal Koperasi BLN, Ketua Koperasi Ditangkap
Selain itu, aplikasi dan situs web yang digunakan YWWSDC tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Satgas PASTI juga menemukan indikasi perubahan alamat tautan atau URL dengan menggunakan nama berbeda, tetapi memiliki tampilan serupa. Temuan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan YWWSDC.
RTHAE Tak Punya Badan Hukum di Indonesia
Persoalan serupa ditemukan pada RTHAE. Entitas yang menawarkan investasi melalui platform Retail Trader Hosted Automates Engine tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia.
Satgas PASTI juga memastikan RTHAE tidak memiliki izin OJK sebagai PAKD. Kegiatan usahanya disebut tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Aplikasi dan situs web yang digunakan RTHAE juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Atas temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE serta memblokir akses terhadap aplikasi dan tautan terkait.
Satgas PASTI selanjutnya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat yang mempertimbangkan investasi aset kripto. Klaim memiliki izin di luar negeri atau sedang mengurus izin OJK tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan sebuah entitas telah legal beroperasi di Indonesia.
Satgas PASTI meminta masyarakat memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi sebelum menyetorkan dana. Investor juga perlu memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan.
Masyarakat yang merasa dirugikan dapat melapor kepada aparat penegak hukum setempat.
Laporan terkait indikasi investasi ilegal juga dapat disampaikan melalui sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id).
Sementara korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
Baca juga:Satgas PASTI Hentikan Dugaan Penipuan Berkedok Investasi Appeninc, VID, dan Sensenowai
Editor:Zalfirega
