MATAPEDIA6.com, BATAM— Aktivitas ekonomi menjadi salah satu kekuatan utama Pemerintah Kota Batam dalam menjaga ruang fiskal untuk pembangunan. Pada 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam tercatat mencapai Rp2,58 triliun, dengan pajak daerah menjadi sumber penerimaan terbesar.
Angka itu tercantum dalam dokumen Finalisasi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. PAD tersebut menjadi bagian dari total pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp4,18 triliun.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan besarnya PAD mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi di kota industri dan perdagangan tersebut.
“PAD menjadi kekuatan penting dalam menopang pendapatan daerah. Ini juga menunjukkan aktivitas ekonomi di Batam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan,” ujar Amsakar, dilansir dari laman media center, Selasa (8/9/2026).
Dari total PAD tersebut, pajak daerah menyumbang Rp2,099 triliun. Penerimaan itu berasal dari sejumlah sektor, mulai dari hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sementara itu, retribusi daerah menyumbang Rp305,19 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari retribusi jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu.
Besarnya porsi pajak menunjukkan aktivitas ekonomi Batam masih menjadi mesin utama PAD. Kondisi itu sejalan dengan karakter Batam sebagai kota industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang memiliki basis usaha serta aktivitas transaksi cukup besar.
Pemko Batam kini memilih memperbesar penerimaan dari potensi yang sudah ada ketimbang mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk meningkatkan PAD.
Baca juga:Dari Tangga Seribu, Warga Tanjungpinggir Gaungkan Persatuan dan Gotong Royong
Amsakar mengatakan optimalisasi dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), antara lain melalui digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, intensifikasi penerimaan, serta penagihan piutang BPHTB.
Pemko juga melihat potensi pajak reklame sebagai salah satu ruang penerimaan yang masih bisa dikembangkan, termasuk melalui penataan reklame dan pemanfaatan videotron.
“Yang kita dorong adalah optimalisasi potensi ekonomi daerah. Penerimaan tersebut pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” katanya.
Strategi tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan PAD dan iklim usaha. Pemerintah tidak ingin peningkatan penerimaan justru menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha melalui kenaikan tarif yang berlebihan.
Karena itu, Pemko Batam mendorong perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi untuk membuat pengawasan dan pembayaran pajak lebih efektif.
“Karena itu, pemerintah terus memperluas basis penerimaan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Batam,” ujar Amsakar.
Baca juga:Literasi Keuangan Natuna Naik, OJK Dorong Masyarakat Makin Cerdas Akses Produk Keuangan
Editor:Zalfirega
