MATAPEDIA6.com, BATAM —Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan anggaran Rp2,44 triliun untuk menjalankan program kerja sepanjang 2027.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur sekaligus mempercepat layanan yang berkaitan dengan investasi dan aktivitas usaha di Batam.
BP Batam menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Kepala BP Batam Amsakar Achmad hadir bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dan jajaran dalam rapat tersebut.
BP Batam mengusulkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Seluruh anggaran itu berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca juga:Kapolda Kepri Tegaskan Penegakan Hukum dalam Konflik Lahan Setokok Batam
Amsakar mengatakan BP Batam menyusun RKA 2027 dengan menempatkan percepatan perizinan investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik sebagai fokus utama.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Rp665,11 Miliar untuk Infrastruktur
Dari total anggaran tersebut, BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar untuk pengembangan infrastruktur di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Anggaran itu menyasar sejumlah infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi, mobilitas barang dan orang, serta kebutuhan kawasan industri dan permukiman.
BP Batam akan menggunakannya untuk mengembangkan fasilitas pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, air bersih, limbah dan IPAL. Pengembangan kawasan wisata serta fasilitas kesehatan juga masuk dalam rencana tersebut.
Bagi dunia usaha, kualitas infrastruktur menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran aktivitas bisnis. Infrastruktur jalan dan jembatan, misalnya, berkaitan dengan konektivitas kawasan dan distribusi barang. Sementara pelabuhan dan bandara menjadi bagian penting dari rantai logistik Batam sebagai kawasan perdagangan bebas.
Amsakar mengatakan pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.
Investasi dan Kepastian Layanan
Selain pembangunan fisik, BP Batam menempatkan percepatan pelayanan sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan.
Amsakar menjelaskan arah pembangunan BP Batam pada 2027 mengikuti tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Dengan arah tersebut, anggaran BP Batam tidak hanya berfungsi membiayai pembangunan fasilitas kawasan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan usaha yang lebih mudah diprediksi bagi investor dan pelaku usaha.
Kecepatan perizinan dan kepastian layanan menjadi penting ketika perusahaan mempertimbangkan ekspansi, membangun fasilitas produksi, maupun mengembangkan kegiatan bisnis di Batam.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” kata Amsakar.
Komisi VI Soroti Dampak Anggaran
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam. Ia berharap anggaran 2027 diarahkan pada program yang memberikan dampak terukur bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” kata Adisatrya.
Baca juga:BP Batam Uji Sistem Subdrain di 18 Titik CBD Batam Center untuk Percepat Aliran Air
Editor:Redaksi
