MATAPEDIA6.com, YOGYAKARTA– Pesatnya pertumbuhan industri aset kripto membuka peluang bisnis baru di sektor keuangan digital. Namun, kemudahan transaksi lintas negara juga meningkatkan risiko pencucian uang, penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas ilegal.
Menghadapi tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkuat kerja sama regional untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan kejahatan keuangan berbasis aset digital.
Komitmen itu mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung di Yogyakarta pada 18–20 November 2026.
Pertemuan ini mendapat dukungan Pemerintah Jepang dan melibatkan regulator, aparat penegak hukum, lembaga internasional, serta pelaku industri keuangan dari sejumlah negara.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha, membuka forum tersebut pada Rabu (18/11/2026).
Adi mengatakan, perkembangan aset keuangan digital dan aset kripto memberikan peluang bagi inovasi serta perluasan layanan keuangan. Namun, industri yang semakin terhubung secara global juga menghadirkan tantangan pengawasan karena pelaku, platform, aset, dan korban kejahatan dapat berada di negara berbeda.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah belum meratanya penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule di berbagai negara.
Baca juga:OJK dan BI Perluas Perlindungan Konsumen, Sengketa Sistem Pembayaran Masuk LAPS SJK
Aturan ini berperan penting dalam memastikan informasi identitas pengirim dan penerima tersedia dalam transaksi aset digital. Ketidakseragaman penerapan aturan tersebut berpotensi menyulitkan otoritas ketika menelusuri transaksi lintas negara.
Bagi industri keuangan digital, persoalan ini bukan sekadar tantangan penegakan hukum. Kesenjangan regulasi dan pengawasan juga dapat memengaruhi keamanan transaksi, perlindungan konsumen, serta kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem aset kripto.
Adi menilai, penanganan risiko tersebut membutuhkan integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, pengawasan aset virtual, dan penegakan hukum.
Otoritas juga perlu mempercepat pertukaran informasi serta memanfaatkan teknologi untuk menelusuri aliran transaksi aset digital.
Tujuh Negara Asia Tenggara Bahas Risiko Kripto
Forum regional tersebut melibatkan perwakilan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Sejumlah lembaga dari Jepang dan Amerika Serikat turut berpartisipasi.
Peserta berasal dari berbagai otoritas pengawas keuangan, termasuk Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.
OJK dan UNODC juga melibatkan aparat penegak hukum, INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak dalam analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.
Dalam pertemuan tersebut, para delegasi membahas sejumlah risiko yang berpotensi memengaruhi perkembangan industri aset digital.
Isu yang menjadi perhatian meliputi pencucian uang melalui aset kripto, penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI-enabled fraud), pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.
Peserta juga bertukar informasi mengenai perkembangan regulasi di masing-masing negara, studi kasus penegakan hukum, dan mekanisme pertukaran informasi antara regulator dengan sektor swasta.
Diskusi kelompok dalam forum itu diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi praktis guna memperkuat koordinasi regional dalam menghadapi kejahatan keuangan digital.
Kepercayaan Investor Jadi Fondasi Pertumbuhan Aset Digital
Penguatan kerja sama OJK dan UNODC menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem aset keuangan digital yang lebih aman dan berintegritas.
Di tengah perkembangan teknologi dan transaksi kripto lintas negara, efektivitas pengawasan serta kepastian penegakan hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan pelaku industri.
Melalui forum ini, OJK mendorong peningkatan kapasitas regulator, koordinasi aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem pertukaran informasi yang lebih responsif.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis aset keuangan digital yang mendukung inovasi, memperkuat perlindungan konsumen, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Baca juga:Gedung Hemat Energi Jadi Peluang Bisnis Baru, OJK Siapkan Panduan Pembiayaan
Editor:Zalfirega











